Jakarta – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan di selenggarakan menurut jadwal 9 Juli 2014 mendatang, kali ini ada yang berbeda. Perbedaan ini datang dari Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) yang mendeklarasikan diri untuk menolak ikut serta dalam(pilres) 2014 nanti. Alasan PRI bersikap tidak ikut memilih tersebut, merupakan sikap tegas dan jelas dari PRI sebagai upaya untuk membangun kesadaran politik yang utuh dan hakiki bagi rakyat.
Ketua Umum Komite PRI, Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, pelaksanaan pilpres penuh dengan carut-marut dan yang terlihat secara kasat mata bahwa banyaknya praktek liberalisasi demokrasi dalam pilpres.
“Banyak praktek liberalisasi demokrasi yang sudah dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perhelatan pilpres,” ujar Yudi saat jumpa persnya di bilangan Sudirman, Rabu (18/6/2014).
Menurutnya, pelaksanaan pilpres 2014, banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang secara tegas menyatakan kalau pemilu legislatif dan pemilu presiden yang pelaksanaanya dilakukan terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945.
Selain itu, kata Yudi, berbagai oligarki-oligarki politik yang berada dalam partai politik secara seragam menggunakan modus yang hampir sama. Pelaksanaan kampanye pilpres, kata Yudi, sudah masuk kedalam proses kampanye yang tidak sehat. Jadi, bisa dibilang pelaksanaan pilpres 2014 adalah sebuah proses politik yang inkonstitusional. Rakyat yang seharusnya pemilik negara ini justru tidak merasakan apa-apa.
“Oleh karena itu PRI dibentuk dan melakukan konsolidasi untuk mengembalikan sesuatu yang salah untuk dibetulkan,” ungkapnya.
Yudi menjelaskan, parpol saat ini sudah banyak melakukan penghianatan kepada bangsanya, dan itu terjadi lantaran dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Maka atas dasar itupun PRI akan melakukan penghidupan gerakan-gerakan kedulatan rakyat, yang tujuannya untuk meluruskan berbagai penyimpangan-penyimpangan.
“Salah satunya seperti banyaknya rekayasa-rekayasa suara pada pileg 2014,” jelasnya.
Menurut Yudi, kalau parlemen hanya diisi oleh calon-calon perampok dan pencuri. Apa bisa di harapkan dari Prabowo dan Jokowi. Dari tahun 97-98, rakyat cuma dijadikan alas kaki.
“Jadi tidak ada jalan lain, untuk meluruskan semua itu kuncinya hanya satu, berani,” pungkasnya. (Pur)
