Oleh: Muhammad AS Hikam, Pengamat Politik Universitas Presiden
“Sebagai warga (negara bagian) New York, saya adalah seorang Muslim, seorang Yahudi, seorang kulit hitam, seorang gay, seorang penyandang cacad, seorang perempuan yang (sedang) memperjuangan hak utk mengatur kesehatan dan pilihan-pilihan hidupnya… Sebab sebagai seorang warga (negara bagian) New York, kita semua adalah satu komunitas, yaitu komunitas New York yang terdiri atas semua komponen kewargaan itu.”
(Andrew Cuomo, Gubernur Negara Bagian New York, dalam sebuah konferensi pers menyikapi kebijakan Presiden Donald Trump terkait larangan masuk terhadap para migran dari negara-negara berpenduduk Muslim tertentu, 29 Januari 2017)
Di dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, seorang pejabat publik, termasuk gubernur di sebuah negara bagian dan/ atau sebuah provinsi, pada hakekatnya adalah seorang pemimpin yang merepresentasikan komunitas warganya dan warga negara secara keseluruhan. Ia bisa jadi berasal dari sebuah partai, etnis, kelompok agama, ras, dan identitas tertentu lainnya. Namun ketika menghadapi persoalan dasar yang terkait dengan hak-hak asasi warganya, ia harus melampaui identitas-identitas tersebut dan menjadi wakil komunitas kewargaan.
Sebaliknya, warga negara dan warga suatu masyarakat dalam setiap levelnya, di dalam konteks sistem demokrasi, juga seharusnya bersikap inklusif dalam memilih pemimpin. Politik identitas menjadi halangan yang sangat serius dalam membangun sebuah sistem politik demokratis. Tentu saja ada berbagai cara pandang yang berbeda-beda dalam masyarakat dan negara mengenai persoalan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Namun demikian pada akhirnya, sikap mengayomi dan melindungi pihak-pihak yang marginal dan rentan terhadap diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan adalah paling utama baik bagi sang pemimpin maupun para warga semua. (*)
Simak tautan ini:
