Obsessionnews.com – Angka kemiskinan di Indonesia tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 9,36 persen. Jumlah ini sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan di masa Covid-19. Kemudian, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan ekstrem nasional per Maret 2023 sebesar menjadi 1,12 persen. Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya 1,74 persen pada September 2022, atau turun sebesar 0,62 persen.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Andie Megantara menyampaikan, bahwa penurunan presentase kemiskinan yang telah berhasil dicapai berkat komitmen pemerintah melalui berbagai kebijakan afirmatif, dari aspek anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi.
Baca juga:
Pastikan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Blusukan ke Kubu Raya
Atasi Masalah Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK: Maksimalkan Dana Desa
Ini Beberapa Strategi Pemerintah Turunkan Kemiskinan Tahun 2024
Sesmenko Andie mengatakan, untuk mengejar target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024, diperlukan akselerasi nyata yang dilakukan secara konvergensi oleh seluruh pemangku kepentingan, di antaranya kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, swasta, partisipasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi.
Selanjutnya Andie menerangkan presentase angka kemiskinan ekstrem sudah menurun dan membaik setiap tahunnya. Namun, untuk semakin memperkuat penanganan kemiskinan ekstrem perlu keterlibatan aktif kampus dan civitas akademik kampus. Hal itu dijelaskannya saat menyampaikan pidato kunci pada Kuliah Umum Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (26/9/2023), dikutip dari siaran pers Kemenko PMK yang diterima Obsessionnews.com,
“Upaya penurunan presentase kemiskinan sudah dilakukan, namun selama ini ada puzzle yang terlepas, yaitu keterlibatan peran aktif kampus. Kampus punya banyak resource. Kita terus menggandeng banyak kampus untuk membantu menghapus kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Lebih lanjut Andie menegaskan, bahwa kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi. Tetapi multidimensional melibatkan aspek sosiologis, aspek kultur, dan aspek mindset dari masyarakat. Karenanya, dia meminta kampus memiliki kontribusi lebih besar terutama dengan resource akademik yang ada bisa membantu mencarikan solusi untuk penanganan kemiskinan.
“Ini sebetulnya kalau kampus seluruh Indonesia berkontribusi maka penanganan kemiskinan bisa luar biasa. Kampus punya banyak resource melimpah. Kalau bisa ada program setiap kampus yang membantu penanganan kemiskinan di wilayah sekitar kampus. Membangun mindset malu dianggap miskin, para civitas akademika juga bisa melakukan riset masalah-masalah kemiskinan, dan melalui program KKN serta program kampus merdeka,” jelasnya.
Andie juga menyampaikan apresiasi atas upaya dari Kampus Undip dalam penanganan kemiskinan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Rektor Undip Faisal, bahwa pihaknya telah melakukan program berupa pemberdayaan Guru PAUD, makan gratis bagi mahasiswa, dan juga memberikan beasiwa bagi anak-anak nelayan miskin untuk masuk Fakultas Perikanan.
“Universitas Diponegoro punya inovasi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, dan bisa menjadi pusat dalam penanganan kemiskinan ekstrem,” ucap Andie.
Dalam kesempatan itu Kemenko PMK dan Undip melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang disaksikan oleh Sesmenko PMK Andie Megantara, Kepala Kebijakan TNP2K Elan Satriawan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Firmansyah.
Kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum dengan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Endi Faiz Effendi; Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Keuangan Yadi Hadian; Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, FEB Undip Akhmad Syakir; Ketua Program Studi Magister Ekonomi FEB Undip Wahyu Widodo. Kegiatan kuliah umum ini diiakuti oleh civitas akademika Universitas Diponegoro baik secara daring ataupun luring. (arh)
