Jakarta, Obsessionnews – Politisi senior PDI Perjuangan (PDI-P), AP Batubara, menilai pernyataan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Sjafi’i Ma’arif yang menyebutkan kalau Presiden Jokowi tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, adalah bisa dipercaya.
“Kalau Sjafi’i Ma’arif sampai mengatakan begitu, bisa jadi Jokowi tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena dia (Sjafi’i Ma’arif) itu bukan tokoh sembarangan,” tegas AP, sapaan akran AP Batubara, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2015).
AP meminta semua masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Presiden dalam memilih calon Kapolri sesuai hak prerogatifnya. “Pengangkatan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. DPR itu tidak memutuskan, hanya kalau kurang dikembalikan kepada presiden,” tutur Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.
Ketika ditanya siapa yang nantinya cocok diangkat sebagai Kapolri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi berdasarkan pertimbangan dari petinggi Polri. “Biarkan para petinggi Polri yang memilih siapa yang terbaik menjadi Kapolri. Karena hanya mereka yang sangat tahu? Setelah itu, mereka bisa menyerahkan nama tersebut ke Presiden untuk dilantik,” tandas tokoh senior PDI-P.
Jadi, tegas AP, pengajuan nama calon Kapolri tidak perlu menunggu dari Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional). “Apa itu Kompolnas? Lama-lama jadi ngompol. Kompolnas itu kan hanya lembaga ekstra ordinary. Sepertinya Presiden tidak perlu lagi Kompolnas,” tegas Penasihat Politik Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Begitu juga dengan DPR, lanjutnya, karena pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, maka DPR tak perlu lagi melakukan fit and profer test (uji kelayakan dan kepatutan). “Kalau sekedar hanya konsultasi, boleh lah Presiden melakukan konsultasi kepada DPR. Tapi calon Kapolri tak perlu harus menjalani fir and profer test,” jelas Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.
Lebih jauh, AP meminta Jokowi harus bersikap tegas. “Jokowi harus bersikap tegas memimpin negeri ini. Karena dia adalah presiden NKRI, bukan presiden Partai,” ujar mantan Ketua Gabungan Serikat Buruh yang diburbarkan oleh rezim Soeharto.
AP mangakui, sulit memilih jenderal polisi yang benar-benar bersih. Menurutnya, ada tiga polisi yang tidak korupsi, yaitu Mantan Kapolri Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur. “Sampai dunia kiamat, sulit cari jenderal polisi yang bersih. Ini di mana-mana, tidak hanya di Indonesia,” terangnya.
Tentang beredarnya foto Ketua KPK Abraham Samad yang tidur bersama wanita, AP menilai hal itu adalah rekayasa belaka. “Ini tidak bisa terlepas dari orang-orang koruptor besar yang ingin menghancurkan KPK dan Abraham Samad,” ungkapnya.
Ia pun menyayangkan kisruh perseteruan Polri vs KPK, sehingga para koruptor bisa bebas dan tertawa senang. “Ya (kisurh KPK vs Polri) pasti ada aktor intelektualnya. Yang jelas, pihak Polri tidak senang dengan KPK. Penyidik KPK yang dari anggota Polri ditarik sehingga tidak cukup,” sesalnya.
Kenapa penyidik KPK tidak ditambah saja jumlahnya? “Ini terkait dengan anggaran yang harus disetujui DPR. Di DPR itu ada geng-geng. Ada wakil rakyat, ada wakil pejabat, ada wakil koruptor. Jadi, semua lapisan masyarakat terwakili di situ,” beber AP.
Apakah kasus rekening gendut jenderal Polri bisa terungkap semua kalau BG diadili di pengadilan tipikor? “Ya kalau BG mau ungkap, akan terkena semuanya,” jawab AP. (Ars)
