Obsessionnews.com – Dipercaya menjadi wakil rakyat dari fraksi Partai Hanura selama dua periode, Sarifuddin Sudding bertekad mengubah wajah parlemen dan membawa citra parlemen ke arah yang lebih baik.
Bahkan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini menjadi orang yang mengusulkan keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI perlu dievaluasi karena setiap kasus korupsi di DPR RI bersentuhan dengan alat kelengkapan dewan yaitu Badan Anggaran dan Dana Optimalisasi para anggotanya.
Sarifuddin memulai karirnya di dunia hukum. Pada tahun 1990, ia menjabat Ketua Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Makassar. Kala itu, ia melihat banyak ketidadilan yang mendera masyarakat yang terpinggirkan apalagi ketika menghadapi persoalan hukum, hak-hak mereka diabaikan begitu saja.
“Sehingga terjadi kemiskinan struktural dan pola-pola pembangunan yang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Peran kami adalah melakukan pendampingan dan pembelaan kepada masyarakat yang buta hukum tersebut,” ujar Ketua DPP Partai Hanura ini.
Karirnya terus menunjukkan perkembangan. Hal itu terlihat dari kesuksesannya dalam meniti karir hingga pada 1997, Sarifuddin di daulat sebagai direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan.
Sejak tahun 2001, Karir Sarifuddin semakin bersinar, tak hanya di Sulawesi Selatan,tapi juga di ibukota negara, Jakarta. Dari situlah ia banyak berdiskusi tentang masalah politik dengan kawan-kawannya dari partai politik.
“Akhirnya saya merasa jika ingin berbuat hal yang lebih besar bagi masyarakat, tidak cukup sebatas pembelaan, tapi harus masuk ke dalam ruang dimana kita bisa memberikan dampak pada perubahan kebijakan,” ucapnya.
Tahun 2004, ia masuk ke Partai Bintang Reformasi. Namun kemudian, ia berpikir harus ada satu gerakan yang lebih massive ketika ingin melakukan perjuangan secara totalitas.
“Tahun 2008, saya diminta salah satu pengurus Partai Hanura bertemu Pak Wiranto karena saya tertarik dengan ideologinya, ‘Hati Nurani’ saya pun masuk ke partai ini. Hati nurani adalah kompas kejujuran dan kebenaran dalam melihat suatu persoalan. Dan Alhamdulillah, tahun 2009 saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil I Sulteng. Kemudian di periode berikutnya, tahun 2015, saya kembali terpilih,” ungkapnya.
Selain menjabat Wakil Ketua MKD, Sarifuddin juga mengemban amanat sebagai Anggota Komisi III DPR RI dan Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI. Dalam menjalankan tugasnya, ia memegang teguh filosofi bekerja, bersikap, dan bertindak sesuai hati nurani. “Saya kadang meminta arahan kepada Pak Wiranto, beliau lantas berkata Pak Sudding silahkan tanya kepada hati nurani. Jadi apa yang saya lakukan selama ini mulai dari 2009 jika menurut saya benar harus diperjuangkan,” katanya.
Berbagai pencapaian telah ditorehkan Sarifuddin, namun yang menurutnya paling berkesan saat mengesahkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ketika PPATK meminta kewenangan hak penyidikan bagi setiap orang yang menyetor uangnya diatas 500jt, kalau hal tersebut diberikan hampir pasti warga masyarakat tidak berminta lagi menyimpan uangnya di bank pemerintah dan akan beralih ke bank-bank asing,” tegasnya.
“Ketika itu terjadi saya pastikan tidak ada lagi warga Negara kita yang menyimpan uangnya di bank-bank pemerintah, semua akan lari ke bank-bank asing. Makanya kami di badan legislasi begitu fokus agar UU ini bisa memberikan manfaat terhadap bangsa dan Negara serta bagaimana meminimalisir orang-orang yang mencoba menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan,” tegasnya.
Menanggapi stigma masyarakat terhadap Parlemen, ia mengatakan suka atau tidak suka lembaga legislatif mendapat sorotan publik. Itu tak lepas dari perilaku oknum-oknum tertentu yang melakukan tindakan tercela, seperti korupsi, asusila, narkoba, dan sebagainya.
“Tapi pemahaman publik di luar seakan-akan menggeneralisir sehingga ini membawa dampak yang tidak baik kepada kawan-kawan yang betul-betul berjuang secara idealis untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” ujarnya.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, lanjutnya, kinerja parlemen harus terus ditingkatkan, seperti kedisiplinan. “Masa sidang sebelumnya saya diamanahkan sebagai salah satu pimpinan Pansus RUU dan sungguh memprihatinkan saat pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah, anggota yang hadir minim sekali sehingga selalu tidak kuorum dan ini kadang membuat RUU tidak selesai sesuai target waktu. Juga kualitas RUU yang dihasilkan tidak maksimal karena tidak disiplinnya anggota dalam pembahasan RUU” tuturnya.
Selain itu pola rekruitmen Parpol, harus selektif dan ketat, Ia mengakui dari 560 anggota DPR RI, kebanyakan mengandalkan popularitas dan uang, “Saya kira yang tersangkut persoalan di institusi penegak hukum banyak dari kalangan yang selama ini tidak terkader secara baik di parpol,” ujarnya.
Ia memiliki obsesi melakukan pembenahan besar-besaran untuk meneguhkan fungsi DPR sebagai lembaga legislasi dan pengawasan. Menyusul terkuaknya praktik korupsi di sejumlah Kementerian yang melibatkan oknum badan Anggaran atau pihak yang berhubungan dengan anggota di Banggar, sehingga suatu saat perlu dilakukan kajian dan evaluasi tentang keberadaan Banggar dan juga dana – dana optimalisasi karena menjadi lahan basah untuk mendulang rupiah dari proyek-proyek APBN.
“Sebaiknya pembahasan anggaran diserahkan kemasing – masing komisi sesuai mitra kerjanya sehingga fungsi pengawasan di komisi akan efektif dalam penggunaan anggaran oleh mitra – mitra kerjanya dan kalaupun ada pembahasan di luar komisi, maka akan dibentuk organ lain yang sifatnya ad hoc,” pungkasnya. (Naskah: Giattri FP/MO)
Artikel ini dalam versi cetak telah diterbitkan di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2016 dalam rangka memperingati Hari Parlemen Indonesia tanggal 16 Oktober.
