Jakarta, Obsessionnews – Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membentuk komite gabungan atau joint committee untuk menyelesaikan polemik reklamasi teluk Jakarta.
Pembentukan komite gabungan tersebut dilakukannya setelah memerintahkan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi teluk Jakarta hingga semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi.
“Akan dibikin joint committee agar masalah ini bisa selesai segera,” katanya setelah menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Rencananya, kementerian yang terkait seperti KKP dan KLHK akan mengutus dua dirjen dan dua direkturnya. Kemenko Maritim mengirim dua deputi, begitu pun perwakilan dari deputi gubernur, asisten bidang pembangunan, sekda, dinas kelautan, dan tim gubernur.
“Kamis nanti kami akan merapatkan apa yang perlu diselaraskan dan melakukan audit, apa yang masih bolong dan apa yang harus diperbaiki,” imbuhnya.
Menurut Rizal, pembentukan joint committee ini dilakukan mengingat ada kasus serupa juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Harapannya, kasus seperti itu bisa diselesaikan segera secara tuntas.
“Kesepatakan ini bisa dijadikan referensi di seluruh Indonesia,” katanya. (Fath @imam_fath)
