Ribuan massa pengunjuk rasa berpawai di ibu kota Meksiko pada Minggu (28/5/2023) untuk mendukung Mahkamah Agung (MA) Meksiko yang bersitegang dengan pemerintah, dilansir Voice of America, Senin (29/5/2023).
Beberapa minggu terakhir, MA menjadi sasaran protes dan kritik tajam setelah membatalkan tiga peraturan yang didukung oleh Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, sehingga meningkatkan ketegangan di antara cabang eksekutif dan yudikatif negara itu.
Presiden Lopez Obrador bersikap keras terhadap MA setelah pengadilan tertinggi negara itu menyatakan bahwa reformasi penyerahan kendali Garda Nasional ke tangan Kementerian Pertahanan Nasional (Sedena) April lalu tidak konstitusional. Pembatalan kebijakan itu menjadi sebuah kemunduran bagi sang presiden, yang mendasarkan kebijakan keamanannya pada penggunaan kekuatan militer dalam tugas-tugas keamanan masyarakat.
Kritik meningkat setelah MA menyatakan reformasi pemilu yang kontroversial, yang Desember lalu telah disetujui mayoritas partai penguasa di Kongres, tidak konstitusional pada awal Mei. Reformasi itu memungkinkan pejabat publik menyatakan opini politiknya tanpa ancaman sanksi karena terlibat dalam propaganda politik, seperti yang baru-baru ini diberlakukan.
Ketegangan itu semakin memuncak setelah MA juga menyatakan pada 18 Mei lalu bahwa dekrit presiden, yang memerintahkan lembaga publik untuk mempercepat penerbitan izin dan pengesahan agar pembangunan proyek infrastruktur dapat dilakukan tanpa penundaan inkonstitusional.
Lopez Obrador menentang MA dengan menerbitkan dekrit baru pada hari yang sama dengan putusan MA tersebut, yang mengumumkan status “keamanan nasional” pada megaproyek Kereta Maya dan Koridor Antar-Samudera Isthmus of Tehuantepec dan pembangunan empat bandara di selatan negara itu.
Lopez Obrador mengumumkan bahwa pada tahun 2024, tahun terakhir masa jabatannya selama enam tahun, ia akan mendukung sebuah reformasi konstitusional agar para hakim pengadilan dipilih oleh rakyat.
Lopez Obrador sendiri memiliki rapor yang baik, dan partainya, Morena, serta sekutu-sekutunya memegang suara mayoritas di kedua majelis di kongres. Akan tetapi, karena ia tidak memiliki dua pertiga mayoritas parlemen yang diperlukan untuk dapat mengubah konstitusi, ia kerap melakukan perubahan hukum – beberapa di antaranya melanggar konstitusi – melalui badan legislatif. (Red)
