Pengamat membeberkan alasan Indonesia menolak debat soal kondisi muslim Uighur di Xinjiang, China, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal Oktober lalu. Menurut mereka, ini akan berdampak ke sektor ekonomi.
Ketika itu Amerika Serikat mengusulkan agar forum menggelar debat terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur di PBB. Namun. Indonesia menolak resolusi itu.
Wakil tetap RI di Jenewa Febrian, A Ruddyard menilai pendekatan itu tak akan menghasilkan kemajuan yang berarti. Ia juga menyinggung soal rivalitas AS dan China.
“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Indonesia tak dalam posisi mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat soal situasi HAM di wilayah otonomi Xinjiang Uighur,” kata Febrian pada 8 Oktober lalu.
Namun, pengamat punya penilaian lain. Menurut mereka, Indonesia punya perhatian menjaga jalur investasi China tetap utuh sehingga tak mendukung upaya Barat.
Pengamat pertahanan senior di think tank yang fokus pada kebijakan global Amerika Serikat Rand Corporation, Derek Grossman, mengatakan penolakan tersebut sebagai upaya Indonesia agar tak bikin China geram, selaku mitra dagang utama.
“Pemungutan ini soal meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia, terlepas dari negaranya,” kata Grossman, seperti dikutip South China Morning Post, Rabu (12/10/2022).
Ia kemudian berujar, “Indonesia sangat vokal soal masalah Palestina dan Rohingya, mengkritik Israel dan Myanmar masing-masing, jadi apa yang membuat penderitaan Uighur di Xinjiang berbeda?”
Indonesia memang kerap menyuarakan dukungan bagi Muslim yang tertindas seperti Rohingya di Myanmar dan Palestina.
Dalam sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu saja, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia yang akan terus mendukung dan bersolidaritas untuk Palestina.
Indonesia juga sering mengecam tindakan pasukan Israel yang melakukan penyerbuan atau mengusir warga Palestina di komplek Masjidil Haram di waktu tertentu. Namun, RI jarang membahas isu Uighur.
Pada 2019 lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahkan menyatakan pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China soal masalah Muslim Uighur di Xinjiang. (CNNIndonesia/Red)
