Jakarta, Obsessionnews – Kementerian Perindustrian mengklaim pada 2014 lalu realisasi anggaran berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 2,43 triliyun atau 91,55% dari pagu anggaran sebesar Rp 2,66 triliyun.
Menteri Perindustrian Saleh Husin pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI soal laporan keuangan pertanggung jawaban pemerintah (LKPP) pada Kamis (20/8), menyebutkan realisasi tertinggi dicapai lewat program revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur sebesar 141,23%, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin 92,46% serta program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil dan menengah 90,87%.
Sementara itu, kata Husin, realisasi anggaran pada Ditjen BIM dapat mencapai 141,23% atau melebihi sebab adanya hibah langsung dalam bentuk barang berupa Equipment&Material for The Model Project for Ethanol Production From Molasses senilai Rp 130,381 milyar dari NEDO.
Komisi VI sempat meminta penjelasan Husin soal realisasi anggaran LKPP tahun 2014 beserta kendala. Husin bilang, hambatan terkait dengan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas senilai Rp 65,67 milyar guna pengadaan konverter kit yang tak dapat direalisasikan lantaran tidak dibangunnya infrastruktur di beberapa kota yang jadi target.
Selanjutnya, Husin membeberkan adanya 19 temuan serta 29 rekomendasi dalam laporan hasir pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan tahun 2014 yang saat ini sedang dalam tahap tindak lanjut.
Sebanyak tujuh rekomendasi yang bersifat administratif senilai Rp 6.141.591.928 sudah ditindak lanjuti lewat pemberian surat teguran kepada pejabat pembuat komitmen dan penanggung jawab kegiatan serta penyetoran kelebihan pembayaran.
Selain itu, 10 rekomendasi bersifat administratif dengan nilai Rp 800.507.460, kata Husin, juga masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian administrasi hibah atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
Selanjutnya, 12 rekomendasi yang bersifat administrasi juga masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian. (Mahbub Junaidi)
