Obsessionnews.com — Pemerintah semakin serius mempercepat revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa langkah ini merupakan mandat langsung dari Presiden untuk memperkuat relevansi vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Penegasan ini disampaikan Menko PMK usai memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (14/11/2025). Menurutnya, Indonesia membutuhkan lompatan besar di sektor vokasi, sejalan dengan percepatan hilirisasi nasional dan terbukanya peluang kerja global akibat perubahan demografi dunia.

“Revitalisasi vokasi harus dipercepat. Ini bukan sekadar menjawab kebutuhan tenaga kerja dalam negeri, tetapi juga peluang kerja di luar negeri yang semakin besar, terutama di negara-negara dengan aging society,” ujar Pratikno.

Menko PMK menjelaskan bahwa percepatan revitalisasi berjalan melalui dua agenda besar yang saling menopang.

Agenda pertama adalah penyempurnaan kelembagaan, khususnya penataan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi yang kini sudah terbentuk di 29 provinsi. Perubahan nomenklatur kabinet membuat pemerintah perlu memastikan koordinasi antarlembaga tetap solid.

“Kita akan merapikan kelembagaan, mulai dari hal paling sederhana yang penting bisa langsung bekerja. Sambil menunggu Perpres baru, kita tetap bergerak,” tegasnya.

Agenda kedua adalah penguatan matching antara kebutuhan industri dan suplai tenaga kerja. Menko PMK menilai selama ini banyak program vokasi dari berbagai kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga belum sepenuhnya efektif.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sedang membangunSmart Integrated Dashboard, platform terpadu berbasis data real-time yang akan menyatukan data kebutuhan tenaga kerja nasional, kurikulum vokasi, dan sertifikasi kompetensi.

“Kita perlu satu dashboard pintar yang memadukan data kementerian/lembaga. Dengan begitu, supply dan demand tenaga kerja bisa bertemu dengan cepat dan akurat,” jelasnya.

Pratikno juga meminta seluruh kementerian/lembaga segera menunjuk PIC dan melakukan data sharing agar integrasi sistem berjalan paralel dengan penataan kelembagaan.

Selain pembangunan sistem dan organisasi, pemerintah juga mendorong langkah-langkah cepat yang langsung berdampak pada kesiapan tenaga kerja, mulai dari peningkatan kemampuan bahasa, sertifikasi profesi, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri terkini.

“Program yang langsung bisa dieksekusi harus mulai berjalan sekarang. Bahasa, sertifikasi, dan kurikulum adalah prioritas awal,” ujar Pratikno.

Menko PMK menegaskan bahwa revitalisasi vokasi bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem vokasi yang betul-betul relevan, adaptif, dan mampu mencetak SDM unggul yang globally competitive sekaligus socially inclusive.

“Setiap anak muda Indonesia harus punya akses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak. Ini fondasi penting menghadapi bonus demografi,” tegasnya.

Rapat tingkat menteri tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko PM Muhaimin Iskandar;Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto;Wamendagri III Wiyagus;Wamenperin Faisol Riza;Wamen P2MI Christina Aryani;Wamenhub Suntana;Ketua BNSP Syamsi Hari;serta Wakil Ketua Umum KADIN Adi Mahfudz Wuhadji.

Jajaran kementerian dan lembaga lain seperti Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Ekonomi, Kemenko Pangan, Kemendikdasmen, Kemenkeu, Kemenhub, Kementerian Pertanian, BP BUMN, Kemenparekraf, BKPM, dan Kementerian Luar Negeri juga turut hadir.

Kehadiran lintas kementerian dan dunia usaha tersebut menunjukkan komitmen kolektif untuk mempercepat transformasi vokasi nasional sebagai agenda prioritas pembangunan SDM Indonesia. (Ali)