Obsessionnews.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Peringatan ini sejalan dengan informasi cuaca ekstrem yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam keterangannya, Pratikno menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan langkah antisipatif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek. “Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat perlu mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Peringatan ini muncul setelah banjir melanda Kecamatan Bojongsari, Depok, pada 10 Agustus lalu. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek menyebabkan luapan air yang berdampak pada 1.580 jiwa dan 480 rumah. Meskipun kondisi air kini telah surut, pemerintah daerah bersama instansi terkait masih melakukan penanganan darurat, antara lain pembangunan tanggul sementara, perbaikan sistem drainase, serta pengecekan kekuatan tanggul Kali Angke.

Menko PMK menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi menghadapi potensi banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta memastikan kesiapan daerah rawan banjir, termasuk ketersediaan fasilitas evakuasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta menjaga kelancaran saluran air dan memastikan kekuatan tanggul di titik-titik kritis.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diarahkan untuk mengoordinasikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah. Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial bagi warga terdampak, sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mengantisipasi potensi wabah penyakit yang kerap muncul pasca-banjir.

Tidak hanya penanganan jangka pendek, Kemenko PMK juga tengah menyiapkan kebijakan strategis untuk pengurangan risiko banjir di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). Salah satu langkahnya adalah penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di kawasan ini.

Inpres tersebut akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dengan pendekatan menyeluruh mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir. Pendekatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan program pencegahan, mitigasi, hingga penanganan darurat secara lebih efektif.

Selain itu, Kemenko PMK menyiapkan peta jalan (roadmap) pengurangan risiko banjir yang dilengkapi dengan pembentukan kelembagaan khusus untuk merespons peringatan dini secara cepat. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana secara berkelanjutan.

Menko PMK juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan upaya pemerintah, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengantisipasi bencana. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air di sekitar rumah, mengamankan dokumen penting, menyiapkan tas siaga bencana, hingga memantau perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi, dapat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko.

“Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada, ikuti informasi resmi dari BMKG dan BNPB, serta segera mengambil langkah jika ada potensi bahaya di lingkungan masing-masing,” tegas Pratikno.

Dengan langkah terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan ancaman banjir akibat cuaca ekstrem dapat diantisipasi sejak dini, sehingga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin.  (Ali)