Obsessionnews.com — Dalam semangat solidaritas dan kemanusiaan kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Kamboja dalam forum pertemuan antar pemerintah (Government-to-Government/G to G) di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (5/8/2025) ini menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko dan penanggulangan bencana.

Dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal Otoritas Jasa Keuangan Non-Bank Kamboja, Phay Som, delegasi Kamboja datang untuk mempelajari strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Country Director WFP Indonesia, Jennifer Rosenzweig, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan yang selama ini terlibat aktif dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia.

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Bidang Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menegaskan bahwa kerja sama antarnegara dalam bidang kebencanaan kini menjadi semakin penting, terutama di tengah peningkatan risiko akibat perubahan iklim. Menurutnya, Indonesia dan Kamboja menghadapi jenis bencana yang relatif serupa mulai dari banjir dan kekeringan, hingga bencana hidrometeorologi yang frekuensinya terus meningkat.

“Pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi teknis, tetapi juga simbol solidaritas antarbangsa. Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan Kamboja demi ketangguhan kawasan yang lebih baik,” ujar Merry dalam paparannya.

Dalam forum ini, Kemenko PMK memaparkan sejumlah inovasi kebijakan yang telah diterapkan Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana. Di antaranya adalah integrasi pembiayaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional, skema dana kontinjensi dan asuransi bencana, hingga penerapan sistem perlindungan sosial adaptif yang diarahkan untuk menjangkau kelompok paling rentan saat terjadi bencana.

Tak hanya itu, pendekatan antisipatif juga menjadi sorotan. Pemerintah Indonesia kini mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dengan dukungan data geospasial dan analitik risiko secara real time. Upaya ini memungkinkan deteksi lebih dini dan respon yang lebih cepat serta tepat sasaran ketika bencana terjadi.

“Kami tidak bermaksud mengklaim bahwa semua yang Indonesia lakukan bisa langsung diadopsi oleh negara lain. Namun kami berharap, praktik-praktik baik ini bisa menjadi referensi bersama dan bahan kolaborasi ke depan,” ujar Merry.

Pertemuan ini turut diisi pemaparan dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mitra asuransi dan perlindungan ketenagakerjaan seperti PT Reasuransi Indonesia Utama, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Jasa Asuransi Indonesia.

Mereka membagikan pengalaman lintas sektor dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana, termasuk skema pembiayaan inovatif, perlindungan jaminan sosial berbasis risiko, serta perlindungan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat terdampak.

Forum ini menjadi salah satu bentuk implementasi komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan kapasitas negara-negara ASEAN dalam menghadapi bencana. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, diharapkan kerja sama regional akan semakin konkret dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Kemenko PMK menegaskan akan terus berperan aktif dalam mendukung forum-forum bilateral dan multilateral di bidang kebencanaan. Ke depan, kolaborasi serupa akan terus diperluas, baik dalam bentuk pelatihan, simulasi bersama, maupun program pengembangan kapasitas kelembagaan.

Bagi Kamboja, pertemuan ini menjadi bagian dari agenda strategis dalam memperkuat sistem pembiayaan risiko dan asuransi bencana nasionalnya. Delegasi Kamboja menyatakan kekaguman dan apresiasi atas pendekatan komprehensif Indonesia dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan.   (Ali)