Obsessionnews.com — Suasana pagi di Aula Heritage Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terasa berbeda. Bukan sekadar awal pekan, melainkan momen penting refleksi bersama tentang peran dan tanggung jawab aparatur negara.

Acara SENERGI: Senin Bersinergi kembali digelar pada Senin (28/7/2025) kali ini mengusung tema besar: “ASN Berintegritas, PMK Berkualitas.” Di hadapan jajaran ASN dan tamu undangan, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa integritas adalah ruh dari pelayanan publik yang bermartabat.

“Di Kemenko PMK, meski struktur kita ramping, tanggung jawab kita justru sangat besar. Kita menyinkronkan program prioritas nasional. Maka, hanya dengan integritas tinggi, kita bisa menjaga arah kebijakan agar tepat sasaran dan membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Menko Pratikno dalam sambutannya.

Menurut Pratikno, keberhasilan Kemenko PMK tidak sekadar dinilai dari pencapaian angka, laporan kinerja, atau output statistik semata. “Keberhasilan itu bermula dari proses: apakah kita bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan,” katanya menekankan.

Apalagi, mayoritas Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko PMK. Artinya, tanggung jawab moral dan teknokratis ASN di kementerian ini tak bisa dianggap biasa.

“Integritas bukan sekadar nilai moral individu. Ia adalah fondasi tata kelola. Bila ASN berintegritas, maka kebijakan yang dirancang pun akan bersih, berkeadilan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujar Pratikno.

Acara yang turut menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menjadi semakin relevan di tengah semangat memperkuat tata kelola birokrasi.

Dalam paparannya, Setyo menegaskan bahwa ASN adalah garda depan sekaligus filter utama dari potensi kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai etika publik. “Integritas ASN menentukan arah pembangunan bangsa. Ketika ASN tegak lurus terhadap nilai integritas, maka sistem pun berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ketua KPK juga mengingatkan bahwa peran ASN bukan semata menjalankan perintah atasan atau regulasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan secara adil, bersih, dan tidak dipenuhi kepentingan sesaat.

“ASN yang kuat integritasnya akan jadi penggerak perubahan. Mereka bukan sekadar pelaksana, tapi penjaga moral dari birokrasi bangsa ini,” tambahnya.

Senin Bersinergi bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga bentuk nyata dari upaya membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan kementerian. Kolaborasi Kemenko PMK dengan KPK dalam kegiatan ini memperkuat semangat bersama menuju birokrasi yang bebas korupsi dan lebih melayani.

Dalam sesi diskusi, para ASN diajak untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar pelayanan publik dan pentingnya menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing.

“Kita ingin membangun ekosistem kerja yang jujur, bersih, dan akuntabel. Ini butuh komitmen kolektif, bukan hanya dari pimpinan, tapi dari semua lini,” ujar salah satu pejabat eselon yang hadir dalam sesi tersebut.

Acara ini juga menandai upaya berkelanjutan Kemenko PMK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang kredibel. Menko PMK menekankan bahwa kepercayaan publik sebagai pilar utama legitimasi birokrasi tidak bisa dibeli, melainkan harus dibangun dengan kerja nyata, pelayanan jujur, dan proses yang bersih.

“Jangan pernah remehkan integritas. Karena dari situlah publik percaya, program berhasil, dan pemerintahan mendapat legitimasi. Dan itu semua dimulai dari ASN,” kata Pratikno menutup sambutannya.  (Ali)