Obsessionnews.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung rencana Presiden Prabowo menghapus kebijakan kuota impor. Namun, dirinya meminta penerapan sistem tarif mengganti kebijakan tersebut.

Menurut Said, pada 2020, Banggar DPR telah mengusulkan pemerintah untuk mengubah kebijakan kuota impor dengan tarif. Kebijakan ini bakal mendorong masuknya barang impor yang kompetitif dan meningkatkan penerimaan dari bea masuk.

Baca Juga:
Sikapi Tarif Trump, HIPMI Jaya Minta Pemerintah Cari “Win-win Solution”

“Secara makro, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik,” kata Said, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/4).

“Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” sambungnya.

Baca Juga:
Di DPR PDI-P Kuasai Banggar, Gerindra Kuasai Baleg

Sekalipun begitu, Said menyebutkan, komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak tak perlu dikenakan tarif. “Khusus untuk barang barang impor komoditas hajat hidup orang banyak perlu mendapatkan pembebasan tarif,” ujar dia. 

Dia menilai, kebijakan impor akan lebih baik jika diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaan di dalam negeri. Namun ke depan, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan atas barang barang impor dengan produksi sendiri.

"Dengan arah strategisnya kita bisa menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi," ungkapnya.

Selain itu, kebijakan impor harus mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang semakin besar porsinya. 

"Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya," tuturnya.

Said meminta pula pemerintah dan pelaku usaha untuk tidak menyandarkan kebutuhan impor barang dan jasa dari negara tertentu, karena semakin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa, serta kait mengait dari rantai pasok.

"Akan tetapi perlu memperluas dari beberapa negara, sehingga pemerintah dan pelaku usaha memiliki berbagai alternatif negara tujuan impor. Langkah ini untuk menghindari ketergantungan impor terhadap negara tertentu," tuturnya. (Erwin)