Obsessionnews.com - Ketua DPR Puan Maharani mengakui RUU TNI yang sudah disahkan dalam paripurna, Kamis (20/3), masih menuai penolakan publik. Dia menegaskan siap memberi penjelasan kepada mahasiswa dan kalangan masyarakat lainnya. Dirinya juga merasa pembahasan RUU TNI dilakukan secara akuntabel bahkan mendengarkan aspirasi dari elemen masyarakat.

"Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja masukan dari mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa sudah kami dengarkan," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, selepas rapat paripurna.

Baca Juga:
Seluruh Fraksi Setuju, RUU TNI Sah Jadi UU

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memberi penjelasan kepada mereka yang menolak revisi. Dia menganggap adanya penolakan karena informasi yang diterima tak lengkap.

"Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan," tuturnya.

Baca Juga:
RUU TNI Sah Jadi UU, Gerindra: Sejalan dengan Supremasi Sipil

RUU TNI disahkan setelah dibahas secara kilat oleh Komisi I DPR dan panitia kerja (panja). Puan mengetukkan palu mengesahkan RUU TNI setelah  delapan fraksi dalam rapat paripurna menyetujui agar disahkan menjadi undang-undang.

"Kami berharap RUU TNI yang tadi disahkan nantinya ke depan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

UU TNI yang kini sudah disahkan dianggap mempertahankan supremasi sipil, hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam paripurna pula Puan menyebut revisi hanya terkait dengan penambahan tugas pokok TNI, perluasan institusi sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan penambahan masa dinas TNI. (Erwin)