Obsessionnews.com – Bencana banjir yang sudah menjadi siklus tahunan di Jabodetabek harus diatasi dengan langkah-langkah strategis. Tak sekadar mengandalkan modifikasi cuaca oleh BMKG. Sekalipun penting, modifikasi cuaca sebatas untuk mitigasi dalam jangka pendek.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai Jakarta dan wilayah penyangga lainnya, membutuhkan program taktis untuk memutus bencana tahunan seperti banjir. “Sesungguhnya modifikasi cuaca tidak basic,”kata Trubus, kepada Obsessionnews, di Jakarta, Kamis (6/3).

Baca Juga:
BNPB Modifikasi Cuaca, Siasati Banjir Jabodetabek

Banjir yang melanda Jabodetabek pada Selasa (4/3) mengakibatkan banyak korban mengungsi. Menurut Kemensos, sebanyak 28000 warga terdampak banjir di Jakarta, Bekasi dan Bogor. Di Jakarta, seorang bayi bahkan tewas karena terseret arus.

Trubus mengingatkan, Jakarta sebagai aglomerasi bisa mengoordinir kawasan bodetabekpunjur, kawasan gabungan tiga provinsi yakni Jakarta, Banten dan Jabar. Bahkan Jakarta punya tanah di kawasan-kawasan Jabar yang pernah dibeli pada masa kepemimpinan Basuki T Purnama alias Ahok.

Baca Juga:
Banjir Jakarta Makan Korban, Apa Langkah Pramono Anung?

“Tanah-tanah itu bisa dibangun sebagai penampung dan menjamin ketersediaan air,”kata Trubus. 

“Jakarta itu kalau hujan banjir, kalau musim panas kekeringan,”sambung akademisi Universitas Trisakti.

Dirinya mempertanyakan mengapai langkah strategis yang muncul dalam mengatasi banjir Jabodetabek sebatas modifikasi cuaca. Bukan pengerukan sungai melalui program sodetan, normalisasi/naturalisasi, revitalisasi waduk, dan lain sebagainya.

Baca Juga:
Jabodetabek Dikepung Banjir, Pimpinan DPR Sentil Kinerja Pemda

“Kalau anggaran terbatas bisa menerapkan Public-Private Partnerships (PPP) atau KPBU. Jadi mereka yang memimpin bukan sebatas mengelola tetapi harus mencari uang. Bukan menghabiskan anggaran atau korupsi,”kata Trubus.

Menurutnya, fenomena banjir tahunan membuktikan belum adanya kemauan politik (political will). Sebabnya, ganti kepemimpinan juga berdampak pada perubahan kebijakan. “Sementara rakyat butuh kesinambungan,”ungkapnya.

Dia juga mengeritisi mengapa para Pj Kepala Daerah tidak melakukan langkah-langkah solutif ketika memimpin. Khususnya dalam mengatasi isu krusial seperti banjir.

“Mereka hanya menikmati jabatan dan APBD saja,”ketus Trubus. (Erwin)