Obsessionnews.com - Presiden RI Prabowo Subianto mempimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2) siang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan fokus tugas dan tanggung jawab DPN.

Prabowo menekankan vitalnya pertahanan nasional bagi sebuah negara. Bahkan perlindungan terhadap rakyat adalah tujuan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga:
DPN Terlibat Urusan Sawit, Kebijakan Keliru dan Kental Nuansa Dwi Fungsi TNI

“Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan, artinya asas pertahanan,”kata Prabowo.

DPN, lanjut Prabowo, telah diamanatkan sejak lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, tentang pertahanan negara, khususnya Pasal 15, tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Namun demikian, Indonesia baru mewujudkannya sekarang. Sedangkan pelaksanaan pembentukan DPN telah dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

“Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah Undang-Undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2002,”tuturnya.

Ketua Harian DPN Sjafrie Sjamsoedin melaporkan kepada Prabowo pada kesempatan itu bahwa lembaga yang dipimpinnya dapat memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.

“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,”kata Sjafrie.

Untuk mendukung operasional DPN, Sjafrie menjelaskan sedang dilaksanakan proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja dengan memiliki tiga kedeputian.

“Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi dan dibantu oleh kesekretariatan,”jelasnya. (Erwin)