Apa Capaian 100 Hari Pemerintah Prabowo dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Apa Capaian 100 Hari Pemerintah Prabowo dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?
Menko PMK Pratikno meninjau pelaksanaan program MBG. (Dok/PMK)

 

Obsessionnews.com - Perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah genap memasuki 100 hari. Lantas apa saja capaian yang diraih pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan?

 

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/2), menilai kinerja pemerintah dalam 100 hari menerima respons positif masyarakat, ditandai dari  

survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil juga mendapatkan respons positif.

Baca Juga:
100 Hari Pemerintahan Prabowo, DPR Minta Evaluasi

Pada Februari 2025, pemerintah juga akan meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Program PKG yang merupakan bagian dari koordinasi Kemenko PMK menjadi program yang mendapat respons positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85 persen dibandingkan program prioritas lainnya.

 

Kementerian PMK bertugas menjalankan misi Asta Cita terutama pada misi kedua yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;dan misi kedelapan yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Baca Juga:
PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina Resmi Beroperasi di 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo

Berbagai kinerja telah dilakukan Kemenko PMK pada 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam pembangunan keluarga, Kemenko PMK berperan dalam mendorong terwujudnya keluarga berkualitas melalui diseminasi Nota Kesepahaman enam kementerian dan BKKBN tentang bimbingan perkawinan, serta penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 30/2024 yang mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.

 

Kemudian, untuk pembangunan kesehatan, Kemenko PMK melakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, Kemenko PMK juga mengoordinasikan percepatan penanggulangan TBC melalui sinergi lintas sektor, Kemenko PMK lakukan upaya percepatan penemuan kasus, insentif dokter, dashboard terpadu, dan pembangunan rumah sakit berkualitas.

Baca Juga:
100 Hari Jadi Presiden, Prabowo Konsolidasi dan Berupaya Keluar dari Bayang-bayang Jokowi

Dalam pembangunan pendidikan, Kemenko PMK berperan dalam koordinasi program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia.

 

Selanjutnya, Kemenko PMK mengkoordinasikan Revitalisasi PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, pembangunan 20 SMA Unggul Garuda, dan mengedepankan program digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia.

 

Dalam bidang keagamaan dan toleransi, Kemenko PMK berupaya menciptakan suasana aman dan kondusif saat perayaan Natal dan mudik Nataru 2024/2025 melalui koordinasi efektif lintas 6 Kementerian/Lembaga, peninjauan gereja, pemantauan transportasi, serta penyediaan fasilitas pemudik, yang menjadi referensi untuk Mudik Lebaran 2025.

Baca Juga:
100 Hari Pemerintahan Prabowo: Menguatnya Militerisme dan Kembalinya Dwifungsi TNI

Dalam bidang penanggulangan bencana, Kemenko PMK mendorong penguatan kolaborasi multipihak dalam tata kelola pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan pascabencana alam dan non alam (Letusan gunung Lewotobi, Pemulihan Konflik Adonara, Kebakaran Kemayoran, dan rangkaian rapat persiapan antisipasi bencana hidrometeorologi).

 

Selain itu, Kemenko PMK juga mengawal pembangunan lumbung pangan, dan meresmikan Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika, Papua Tengah, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan resiliensi masyarakat pascabencana. (Erwin)