Obsessionnews.com - Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengakui kalau jajaran memiliki kelemahan dalam mengawasi laut Indonesia. Dia berdalih hal itu terjadi lantaran minimnya anggaran untuk memperkuat sarana-prasarana dan operasional.

Trenggono mengatakan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, membahas pemagaran laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang. Trenggono juga meminta revisi UU Kelautan untuk memperkuat fungsi dan peran KKP.

Baca Juga:
Segera Proses Hukum Penerbit HGB-SHM dan Pelaku Pemagaran Laut

"Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut," kata Trenggono dalam ruang rapat Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang sempat turun memantau proses pembongkaran pagar meminta Menteri KKP menunjukkan aksi konkret. Dia mendorong agar pelaku pembongkaran diproses hukum.

Baca Juga:
Pagar Laut di Tangerang Pelanggaran Hukum, Kental Kolusi

Menurut Trenggono, jajaran masih melakukan investigasi pagar laut di Tangerang dan daerah lain seperti Bekasi. Dia juga memastikan menggandeng instansi lain selama proses investigasi ini.

"Konsolidasi dan koordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. (Erwin)