Obsessionnews.com - Gencatan senjata Israel-Hamas harus berlangsung permanen. Artinya, Israel diminta menghentikan total agresi di wilayah Palestina.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyambut gencatan senjata Israel-Hamas yang akan resmi berlaku mulai 19 Januari merupakan pintu masuk untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Gencatan senjata yang diserukan oleh PBB dan berbagai negara harus menjadi awal dari berakhirnya episode kekejaman Israel.

Baca Juga:
Tiga Fase Gencatan Senjata Hamas-Israel: Pembebasan Sandera hingga Pemulihan Gaza

"Sikap Indonesia sangat jelas sejak awal mendesak Israel menghentikan segala bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina. Sebaliknya Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Inilah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, amanat konferensi Asia-Afrika di Bandung sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia," kata Jazuli, di Jakarta, Kamis (16/1).

Anggota DPR dari Dapil Banten melanjutkan, diplomasi Indonesia tidak boleh berhenti pada gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tapi bagaimana Palestina merdeka sebagai negara berdaulat dan Israel menghentikan penjajahannya.

Baca Juga:
Gencatan Senjata di Gaza, Apa Reaksi Indonesia?

"Apa yang terjadi di Gaza Palestina sejatinya bukan konflik atau perang antara dua negara tapi bentuk penjajahan di era modern. Rakyat Palestina dan para pejuangnya hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan yang selama puluhan tahun direnggut paksa," tegasnya

Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini meminta kepada PBB agar benar-benar mengawal gencatan senjata ini dengan tegas karena Israel acapkali melanggar perjanjian dan mengkhianati berbagai resolusi damai. Tujuannya agar perdamaian permanen dapat terwujud di tanah Palestina dan rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak hidupnya di wilayahnya yang sah.

Melalui gencatan senjata ini, kata Jazuli, kita semua berharap bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dapat masuk dengan akses yang terbuka seluas-luasnya. Kita juga berharap segera dapat dimulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi kehidupan di Gaza Palestina.

Pemerintan Indonesia, tambah Jazuli Juwaini, juga bisa mengambil peran yang lebih kuat untuk menggalang dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari dalam negeri yang animonya luar biasa. Pemerintah sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo juga siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB.

"Kita berharap PBB dan instrumen penjaga perdamaian yang dimilikinya benar-benar bisa mewujudkan perdamaian di Gaza dan mengawal proses rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dengan sebaik-baiknya," kata Jazuli. (Erwin)