Obsessionnews.com - Pemeriksaan MKD kepada anggota DPR dikritisi banyak pihak. Ketum PKN Anas Urbaningrum menilai sikap kritis anggota justru menjaga marwah DPR. Dia malah menyarankan agar MKD memeriksa anggota yang “bisu” menyikapi program atau kinerja pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Anas melalui akun X @anasurbaningrum yang dipantau di Jakarta, Senin (30/12). Anas turut menyertakan surat pemanggilan anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (Oneng) yang diagendakan diperiksa hari ini.

Baca Juga:
Periksa Oneng, MKD DPR Pembungkaman Gaya Baru

“Bagi para anggota DPR, berbicara (parle) —artikulasi aspirasi— justru merupakan tindakan politik yang sangat etis dan menjaga marwah (kehormatan) Dewan,” cuit Anas.

“Para anggota yang  “bisu” justru yang lebih layak dilaporkan kepada MKD,” lanjutnya.

Sebaiknya MKD selektif di dalam memanggil Anggota Dewan. Laporan boleh saja diterima. Tetapi tidak perlu semua laporan ditindaklanjuti. Perlu telaah secara mendalam dengan saringan utama terminologi Kehormatan Dewan. Yakni yang benar-benar berpotensi merusak kehormatan parlemen.…

— Anas Urbaningrum (@anasurbaningrum) December 29, 2024

MKD DPR memanggil Oneng karena adanya laporan masyarakat. Dirinya dianggap memprovokasi masyarakat menolak penerapan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025.

Baca Juga:
MKD, Setitik Nila untuk DPR

MKD DPR diketahui batal memeriksa Oneng hari ini karena masih reses. Namun dalam cuitan yang lain, Anas meminta lebih baik MKD membatalkan pemeriksaan karena potensi diolok-olok publik.

Mantan Ketum Demokrat menilai Oneng tak layak diperiksa. Dia malah menyarankan MKD selektif dalam menerima laporan masyarakat. “Laporan boleh saja diterima. Tetapi tidak perlu semua laporan ditindaklanjuti. Perlu telaah secara mendalam dengan saringan utama terminologi Kehormatan Dewan. Yakni yang benar-benar berpotensi merusak kehormatan parlemen,” kata Anas.

Dia menganggap pemeriksaan terhadap Oneng malah menurunkan citra DPR.”Surat Panggilan tersebut yang justru kurang menjaga Kehormatan Dewan,” cuit Anas.

“Karena itu, sebaiknya surat tersebut dibatalkan. Ditarik saja. Jangan sampai Dewan malah diolok-olok publik,” tutupnya. (Erwin)