Obsessionnews.com - Kasus korupsi dan merintangi penyidikan yang membelit Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dianggap kental nuansa politis dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pengamat politik Ray Rangkuti menduga kasus Hasto diseting berlangsung panjang untuk menyudutkan PDIP. Namun pada sisi lain bakal menguntungkan KPK dalam memperbaiki citra institusi.

Dia menganggap tidak berlebihan anggapan kalau kasus Hasto digunakan untuk melemahkan PDIP untuk menekan oposisi atau kelompok kritis yang mengawasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:
Muncul Lewat Video, Keberadaan Hasto Dipertanyakan

 "Apakah kasus HK (Hasto Kristiyanto) ini bagian dari upaya melemahkan PDIP? Khususnya sebagai partai yang saat ini memilih jalan untuk oposisi? Bisa jadi," kata Ray, di Jakarta, Sabtu (28/12).

Aktivis 98 itu menilai kasus Hasto bakal menyibukkan PDIP dengan urusan internal. Buntutnya, pengawasan terhadap pemerintahan bakal longgar. Hal ini bisa dilihat dari sikap partai benteng itu yang melunak terhadap kebijakan PPN 12 persen.

Baca Juga:
KPK Umumkan Hasto Tersangka Merintangi Penyidikan Harun Masiku

"Dengan suasana seperti ini, pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan kritis. Dan dengan begitu, Prabowo bisa saja menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo tapi kurang populis di tengah masyarakat. Alias pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan yang memadai. Ini dari segi Prabowo," urainya.

Kasus Hasto, lanjut Ray, juga potensi dijadikan bahan untuk mengganggu soliditas PDIP menjelang kongres. "Akan memungkinkan memasukan isu yang bersifat membelah PDIP, khususnya menjelang kongres mereka Maret/April tahun 2025. Khususnya dalam perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP," kata dia.

Baca Juga:
Hasto Jadi Tersangka, KPK Jadi Alat Bungkam?

Dengan mengusut kasus Hasto, terlebih perkara berlangsung panjang, secara politis juga menguntungkan KPK untuk memperbaiki citra. Kasus Hasto seolah menunjukkan badan antikorupsi pimpinan Setyo Budiyanto tak pandang bulu menangani kasus korupsi yang menjerat elite politik.

Selain itu, rangkaian panjang kasus Hasto bisa mengalihkan perkara-perkara besar lainnya. Misalnya, kasus duggaan korupsi dana CSR BI, Blok Medan, perkara Sahbirin Noor, ataupun anggota kabinet sekarang ini.

"Maka, terbuka kemungkinan jalan cerita kasus ini akan dibuat panjang. Dan jika itu terjadi, maka bobot politisnya sudah lebih dominan dari pada penegakan hukumnya," kata Ray. (Erwin)