Obsessionnews.com - Manuver PDIP menolak PPN 12 persen membuat Gerindra gerah. Gerindra meminta kader partai banteng di Senayan tidak memprovokasi rakyat.

Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Rahul mengingatkan ketentuan PPN yang diatur dalam UU HPP merupakan produk yang lahir ketika PDIP menjadi partai penguasa. Dirinya menilai langkah PDIP yang menyebut pemerintahan Prabowo bisa menurunkan PPN sebagai bentuk provokasi.

Baca Juga:
Herman Khaeron : Kenaikan PPN 12 Persen, Tidak Mudah

"Jangan memprovokasi rakyat seakan-akan pemerintah tidak berpihak pada rakyat padahal UU HPP merupakan produk dari PDIP saat menjadi partai penguasa," kata Rahul, di Jakarta, Selasa (24/12).

Pemerintah bakal memberlakukan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025. Dari delapan fraksi di DPR hanya PDIP yang menyatakan menolak.

Baca Juga:
Tolak PPN 12 Persen, PDIP Sasaran Bully

Sikap PDIP tersebut menuai kecaman dari fraksi-fraksi di parlemen. PDIP seakan cari selamat dan cari simpati publik dengan menolak kenaikan PPN padahal partai banteng menjadi motor pembahasan UU HPP.

"Mengapa sejumlah politisi PDIP jadi miopi, rabun sejarah, penglihatannya seakan buram, tampil seakan pahlawan di malam gulita, memprovokasi dan mempersoalkan bahkan meminta Presiden Prabowo membatalkan kebijakan PPN 12 persen," kata Rahul. (Erwin)