Obsessionnews.com - Evaluasi pilkada menjadi tak langsung melalui DPRD dianggap sebatas wacana biasa. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo meminta para pihak tak perlu reaktif menyikapi wacana itu.

Ganjar yang pernah menjadi pimpinan Komisi II DPR RI memahami benar sistem pilkada bahkan pernah terlibat dalam revisi paket UU politik. Ganjar menyaksikan pula kerasnya reaksi masyarakat yang memaksa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu Pilkada langsung pada 2014.

Baca Juga:
Demokrasi Mahal Bukan Alasan Mengganti Sistem Pilkada Langsung

“Ini wacana biasa dan tak perlu reaktif dalam menyikapinya,” kata Ganjar, kepada Obsessionnews, di Jakarta, Jumat (20/12).

Dirinya meminta pemangku kepentingan untuk melibatkan banyak pihak terlebih dulu dalam mewacanakan pilkada melalui DPRD. “Pakar maupun LSM pemantau pemilu perlu diajak untuk diskusi,” katanya.

Baca Juga:
Kalah Pilkada, Kenapa Bahlil Menyalahkan Sistem?

“Hasil diskusi itu nantinya dituangkan dalam naskah akademik,” kata Ganjar.

Ganjar mendukung adanya evaluasi pelaksanaan pilkada. Namun tak sebatas pada persoalan besarnya biaya. Evaluasi harus menyeluruh sekaligus menutup peluang adanya cawe-cawe.

“Bagaimana agar mereka yang tidak punya kewenangan, tidak cawe-cawe dalam pilkada,” katanya. (Erwin)