Obsessionnews.com - Wacana mengganti pilkada langsung dengan kepala daerah dipilih DPRD seperti taktik menutupi lemahnya mobilitas parpol. Menjadi ironi, wacana tersebut muncul dalam peringatan HUT ke-60 Golkar, partai yang mendapat peringkat kedua pada Pileg 2024.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia melempar wacana demokrasi mahal yang disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti menyalahkan sistem. Pasalnya, Golkar kehilangan banyak basis tradisional pada Pilkada 2024, bukan karena sistem demokrasi yang kerap dikritisi mahal.

Baca Juga:
Prabowo Keluhkan Biaya Pilkada Mahal, Ketua DPD Dorong Penyempurnaan Sistem Politik

"Pernyataan ini keluar setelah di banyak daerah, paslon yang diusung oleh Golkar berguguran. Golkar bukan saja kehilangan dukungan di beberapa daerah, bahkan kehilangan daerah yang secara tradisional merupakan basis Golkar," kata Ray di Jakarta, Minggu (15/12).

Menurutnya, wilayah beringin pada Pilkada 2024 banyak direbut oleh PDIP dan Gerindra. Bisa jadi gagalnya Golkar bukan karena sistem pilkada langsung tetapi dominasi Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Buntutnya, masyarakat kesulitan membedakan KIM dengan Golkar dalam perhelatan pilkada.

Baca Juga:
Kalah di Pilkada Banten dan Jakarta, Mengapa Golkar Diam?

"Maka ajakan ini terkesan seperti 'ngambek' atau 'dongkol' disebabkan berbagai kekalahan itu. Bahlil dengan isu ini, terkesan sedang melempar kekalahan ini disebabkan oleh sistem yang menurutnya mahal," tuturnya.

Dia menganggap evaluasi yang harus dilakukan Golkar bukan kepada sistem tetapi soliditas dan mobilitas partai. Khususnya bagi kader untuk memenangkan kandidat yang diusung. Dengan melempar isu evaluasi sistem pilkada, Bahlil seolah ingin menutup lemahnya kinerja kepengurusan Golkar.

"Dengan begitu tidak diperlukan evaluasi kinerja dari kepengurusan DPP Golkar dalam mengawal Pillada 2024," tuturnya. (Erwin)