Obsessionnews.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong penyempurnaan sistem politik. Sultan menilai sistem politik kita perlu dievaluasi karena berbiaya tinggi. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut pilkada membutuhkan ongkos besar sehingga mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menurut Sultan, pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam puncak acara HUT ke-60 Golkar perlu dipertimbangkan secara serius. Sejatinya, DPD termasuk intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak. "Karena kami beranggapan pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas," kata Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12).

Baca Juga:
Besaran TKD Naik, Ketua DPD RI Minta Pemda Maksimalkan Belanja Daerah untuk Kebutuhan Masyarakat

"Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian dari hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung  isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," tambahnya.

Sultan menyebut, pilkada langsung tidak menjamin adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat. Hal ini bisa dibuktikan darisemakin rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024.

Baca Juga:
Sulitnya Memberantas Kejahatan Pilkada

"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Dengan begitu, dia menyebut penting adanya penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik kita saat ini. "Oleh karena itu melalui buku yang kami tulis 'Green Democracy'', kami menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung," tuturnya.

"Terutama Pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," kata Senator asal Bengkulu. (Erwin)