Obsessionnews.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar selama 13-15 Desember 2024 harus dijadikan momen evaluasi. Bahkan Plt Ketum PPP Mardiono dan pengurus diminta melakukan taubat nasuha dan secara kesatria meminta maaf karena gagal mempertahankan kursi di parlemen.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy alias Rommy menilai gagalnya PPP melenggang ke Senayan pada Pileg 2024 merupakan pukulan telak bagi partai yang kali pertama ikut pemilu pada 1973 itu. Dirinya mendorong pula adanya evaluasi kepada para pengurus.

Baca Juga:
Susul Nasdem, PPP Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, dengan secara kesatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," kata Rommy, di Jakarta, Jumat (13/12).

"Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan 'saya tidak gagal, karena saya bukan caleg," lanjut Rommy.

Baca Juga:
PPP Gagal ke Senayan, Mardiono Digusur

Dirinya mendorong agar Mukernas PPP 2024 menjadi titik tolak kembalinya partai ke parlemen pada Pemilu 2029. Maka tak berlebihan kalau kepengurusan partai dievaluasi. Gagalnya PPP menembus ambang batas menandakan kegagalan Plt Ketum selaku nakhoda.

"Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai. Plt Ketum PPP kali ini, adalah yang Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," kata dia.

Baca Juga:
Hamzah Haz Berpulang, PPP Instruksikan Kader Salat Gaib

Menurut Rommy, pimpinan majelis sudah sejak lama mendorong pelaksanaan Muktamar menyikapi kegagalan PPP. Namun Mardiono terus menunda. Surat pimpinan majelis pada Oktober 2024 bahkan tidak direspons. "Karenanya Mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para pimpinan majelis yaitu pada bulan Februari 2025," tuturnya.

Menurutnya, raihan PPP pada Pileg 2024 yang hanya meraih 5,8 juta suara secara nasional menandakan kepemimpinan Mardiono dan pengurus sudah kehilangan legitimasi moral. "Perolehan suara PPP secara nasional (DPR RI) pada Pemilu 2024 hanya 5,8 juta. Padahal perolehan suara PPP untuk DPRD kabupaten/kota masih mencapai 7,9 juta. Sementara saat rekapitulasi suara, PPP hanya kekurangan 190 ribu suara untuk bisa lolos PT (parliamentary threshold) 2024. Ini artinya, ada kegagalan DPP dalam mengorkestrasi pemenangan antara pusat dan daerah," ujarnya.

Baca Juga:
Memprihatinkan, Nasib PPP Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

Rommy juga menyoroti kondisi PPP yang tidak mendapatkan kursi di kabinet. PPP hanya kebagian utusan khusus presiden (UKP). "Di tengah partai-partai pengusung capres selain Pak Prabowo kemarin masih mendapat kursi Menteri. PPP hanya kebagian UKP. Sebuah posisi politik yang sangat jauh efektivitas kewenangannya dibanding kementerian," keluhnya.

Rommy yang pernah menjabat Ketum dan Sekjen PPP menilai ada beberapa poin yang harus dilakukan partai. Partai harus memperbaiki kaderisasi. Dia menilai kaderisasi PPP selama 5 tahun terakhir mengalami stagnansi. "Padahal kekuatan PPP adalah grass root kader yang terpelihara hingga ranting," ungkapnya.

Dia juga meminta PPP kembali pada identitas sebagai partai umat. Artinya PPP harus merebut kembali hati umat. Rommy juga meminta partai memperluas basis.

"Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP," kata Rommy. (Erwin)