Obsessionnews.com - Plt Ketum PPP Mardiono mulai digusur dari jabatannya, imbas gagalnya Partai Ka'bah melenggang ke Senayan. Elite PPP mulai mendesak agar pelaksanaan Muktamar yang sejatinya digelar 2025 dipercepat. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy mengakui adanya desakan kepada Mardiono menggelar muktamar pada 2024 ini. Desakan muncul melalui surat yang diserahkan langsung oleh jajaran ketua majelis yakni Zarkasih Nur dan Mustofa Aqil Siroj.   Baca juga: Memprihatinkan, Nasib PPP Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula   "Betul, disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada Plt. Ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur (TuaLis Kehormatan) dan kiai Mustofa Aqil (TuaLis Syariah)," kata Romy, kepada wartawan, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (18/6). Romy yang sedang berada di luar negeri menyebut, surat tersebut sudah dibuat pada 1 Mei 2024 dengan ditandatangani Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, termasuk dirinya. Surat itu berisi sejumlah sikap dewan majelis yang menekankan adanya evaluasi kepemimpinan di PPP lantaran gagal menembus ambang batas parlemen 4 persen.   Baca juga: Tragedi PPP, Bukan Prahara Biasa   Salah satu poin perlunya percepatan muktamar lantaran suara PPP pada level nasional lebih rendah dibanding tingkat provinsi, kabupaten/kota. Jabatan Mardiono sebagai Plt layak dievaluasi lantaran statusnya tidak normal atau berlangsung sesuai periodisasi. "Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," bunyi desakan dalam surat majelis PPP. Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang. Sikap PPP harus berdasarkan forum mukernas. (Antara/Erwin)