Obsessionnews.com - Sikap Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menepis eksistensi Partai Cokelat (Parcok) selama pergelaran Pilkada 2024, menimbulkan pertanyaan. Mengapa Habib tak mengklarifikasi Polri terlebih dulu dalam forum resmi, sebelum mengkualifikasikan kabar tersebut bohong (hoaks).

Dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Jumat (29/11), politisi Gerindra menilai tudingan tersebut tidak logis. Sementara keterlibatan aparat dalam setiap ajang pemilu dan pilkada, selalu diwanti-wanti.

Baca Juga:
Bawaslu: Netralitas ASN Salah Satu Isu Paling Rawan di Pilkada 2024

"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habib.

Dia menyebut, anggota DPR yang diketahui melontarkan isu Parcok sudah dilaporkan ke MKD dan segera diperiksa etik. Berbeda dengan Habib, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid malah meminta Kapolri untuk introspeksi.

Baca Juga:
Waketum PKB: Pilkada 2024 Dinodai Politik Uang dan Cawe-cawe Aparat

Menurut Gus Jazil, kalau pun eksistensi Parcok sekarang ini dianggap tak nyata, bukan berarti Polri secara institusi mendiamkan isu itu. "Menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian," kata Jazil.

Waketum PKB mengaku pernah mendengar langsung cerita bahwa seorang kepala desa diintimidasi aparat untuk memenangkan kandidat tertentu. Maka Polri harus memastikan jajaran untuk konsisten menjalankan tugas menjaga keamanan ketertiban, bukan sebaliknya memancing ketidaktertiban.

"Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik. Ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai," katanya. (Erwin)