Obsessionnews.com - Kalau  Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam kecurangan Pemilu kemarin seharusnya Jokowi mendorong penggunaan hak angket  DPR.   Demikian ditegaskan Dr H. Ahmad Yani, SH Ketua Umum Partai Masyumi,  ketika berbicara dalam Diskusi Publik Penegakan Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan oleh Forum Kabah Membangun di Jakarta, Senin (4/3/2024).     Baca juga: Megawati dan Jokowi Bahas Pemilu 2024 di Istana Merdeka     Yani mengatakan, penggunaan hak angket adalah langkah parlementer untuk mengusut persoalan kecurangan pemilu yang diindikasikan dilakukan oleh Jokowi.   Namun demikian jika Jokowi merasa tidak melakukan kecurangan seharusnya dia mendukung dan mendorong diberlakukannya hak angket, sebagaimana  sikap yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mencuatnya kasus Century.   "SBY saat itu dorong hak angket karena dia yakin tak terlibat, " ujarnya.   Sementara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yakin hak angket akan berjalan sesuai harapan masyarakat. Dia juga yakin pihak PDIP tidak  akan balik kanan. Artinya PDIP akan terus menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu.   Politikus dari PKS itu menyebutkan kata kunci dari kecurangan itu adalah pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk memuluskan kemenangan paslon yang didukungnya. Jumlahnya sangat fantastis melebihi saat Covid-19.   Sedangkan Din Syamsudin menegaskan perlunya kembali ke UUD 1945 yang asli. Sebab UUD yang ada sekarang secara substansial bertentangan dengan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-4 dari Pancasila.   Din juga berharap ada langkah radikal dalam menyikapi kejahatan pemilu.   Menurutnya jalur parlemen dan jalur non parlemen harus dilakukan secara bersama-sama. (rud)