Apakah masih ada yang masih berpikir Pemilu/Pilpres 2024 akan bisa jujur, adil, terbuka dan demokratis? “Itu cuma mimpi di siang bolong! Tanda-tanda Pilpres 2024 akan direkayasa sudah masif dan obvious, terlalu norak,” kata aktivis demokrasi Forum Tanah Air (FTA) Chris Komari, Minggu (10/12/2023). “Satu persen pun saya tidak percaya KPU, Bawaslu, pejabat negara, pejabat daerah, dan aparat lainnya akan bekerja netral dan independen pada Pemilu 2024.” Pasalnya, ungkap dia, kekuasaan dan kekuataan struktural yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019 masih ada, masih orang yang sama dan di bawah kendali Presiden Jokowi dan bahkan lebih rapi, meluas dan terstruktur secara massif.   “Itulah alasan mengapa Partai Gerindra dan Prabowo Subianto menginginkan Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto untuk mendapatkan dukungan dari kekuasaan struktural yang memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019,” tandas Chris Komari..   Bila rakyat Indonesia, khususnya pendukung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai pemilih  berpikir bahwasa Pilpres dan Pemilu 2024 akan jujur, adil, terbuka dan demokratis? “Itu mimpi! Tidak mau belajar dari peristiwa dan hasil Pilpres  dan Pemilu 2014 dan 2019,” tuturnya.   Ia pun khawatir rakyat Indonesia sudah lupa dengan Pilpres 2014 dan 2019. Misal ada satu skenario, kalau di luar dugaan dan di luar nalar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, terus mau apa? Apakah harus digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan? Tapi apakah sudah lupa ada adik ipar Jokowi masih menjadi hakim MK meskipun sudah dicopot dari jabatan Ketua MK.   Apakah sudah lupa, siapa yang meloloskan Gibran untuk bisa menjadi Cawapres? Semua kekuataan dan kekuasaan struktural yang memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 masih ada, mayoritas masih orang yang sama duduk dalam kekuasaan dan tertata rapi semakin luas dan menyeluruh.   Apakah masih berpikir Pemilu 2024 akan jujur, adil, terbuka dan demokratis? Ini mimpi di siang bolong. Sebab, tanda-tanda Pilpres 2024 akan direkayasa sudah masif dan obvious, terlalu norak! Tak hanya keputusan hukum MK yang dipaksakan untuk mengakomodasi kepentingan kakak ipar yang menjadi Presiden agar putranya bisa ikut dan qualified menjadi Cawapres, tapi juga debat Cawapres ditiadakan supaya Gibran tidak ketahuan kualitasnya. Selain itu, ingat kasus ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lalu, yang mengatakan bahwa hasil Pilpres 2024 sudah diatur dan dikondisikan.   Ingat pengunduran 2.5 tahun Pilkada dan pergantian ratusan kepala daerah dengan Plt yang harus lolos lewat Mendagri Tito dan Presiden Jokowi. Lihat pula putra Presiden Jokowi, Kaesang begitu mudahnya menjadi Ketua Umum PSI dan memiliki puluhan juta baleho yang tersebar di berbagai daerah.   Jadi hanya mimpi ketika tanda-tanda KPU, Bawaslu, Penguasa, Babinsa dan Polri tidak netral dan tidak independen, rakyat dan relawan masih berharap Pilpres 2024 akan  jujur, adil, terbuka dan demokratis. (Red)