Parah! Dugaan kecurangan pemilu sudah terlihat ceto welo-welo (jelas terlihat mata) dan banjir kecaman dan kritika dari publik, namun pihak penguasa tutup telinga dan muka tembok alias tidak malu-malu melakukan pelanggaran. Indikasi pelanggaran Pemilu dan Pilpres 2024 terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mulai tampak. Yakni terselenggaranya acara Desa Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (19/11/2023), dihadiri ribuan kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Desa Bersatu terdiri atas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia).

Desa Bersatu juga diisi oleh berbagai organisasi desa lainnya. Anehnya melihat pelanggaran berat tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya menyatakan dan tidak segera bergerak untuk mencegahnya atau memberhentikannya. Konyol, kepala desa terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran secara terbuka. Padahal aparat pemerintah aktif harus netral dan dilarang ikut cawe-cawe mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan baru rencana pihaknya akan memanggil panitia acara tersebut. Namun, dia enggan memberitahu kapan pemanggilan dilakukan dan apa yang akan digali dari pemanggilan tersebut. Penekannya hanya soal pelibatan kepala desa dilarang kampanye. Dia tidak menyinggung soal capres dan cawapres yang mendatangkan para kades untuk ikut cawe-cawe dalam pemenangan capres-cawapres. Padahal mustahil kalau Prabowo dan Gibran tidak tahu kalau kepala desa harus netral alias dilarang ikut kampanye dfalam pilpres. Tapi karena berkuasa, mereka tak peduli Undang-Undang (UU) ditabrak.

Menurut Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, acara tersebut dihadiri oleh 20.000 anggota Desa Bersatu. Organisasi tersebut menyakini bahwa pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengelola dana desa dan bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa. "Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif," kata Asri sebelum acara digelar.

Terhadap pelibatan kepala desa dalam mendukung pasangan capres-cawapres ini Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud  Ronny Talapessy menyesalkan peristiwa pengerahan massa perangkat desa mendukung salah satu capres-cawapres. “Ini bukan acara silaturahmi tapi ini kampanye. Ada yg pakai baju 02 dan itu terlihat jelas dan ada deklarasi dukungan,” kata Ronny saat konferensi pers terkait Mobilisasi Aparat Desa di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Senin (20/11/2023).

Ia pun mengingatkan, ada dua aturan yakni UU ASN dan UU pemilu. Ada sanksi bagi ASN yang melanggar yakni sanksi ringan, berat dan pidana. Menurutnya, dukungan perangkat desa tersebut jelas-jelas melanggar UU Pemilu khususnya Pasal 280 dan Pasal 282. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana. Secara lebih luas, Ronny mengatakan deretan peristiwa selama proses Pilpres 2024 ini dikhawatirkan akibat adanya intervensi dari pihak pemerintah pimpinan Presiden Jokowi lantaran anaknya menjadi cawapres Prabowo.

Sebelumnya, keputusan meloloskan Gibran melalui upaya paksa Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) dinilai MK memby-pass UU soal usia telah membuat Ketua MK yang adalah paman Gibran dan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicopot dari Ketua MK. Penggunaan kekuasaan Presiden meloloskan Gibran dan didukung sejumlah ketua umum partai yang sebagian menteri di kabinet dianggap merusak demokrasi dan konsitusi. Cara Jokowi “memaksa” sejumlah menteri di kabinetnya untuk mendukung pencapresan Prabowo–Gibran dapat dianggap sebagai tindakan abuse of power. Bahkan kini mengerahkan ribuan kepala desa untuk mendukung Prabowo-Gibran?

“Untuk selamatkan dinasti politiknya, segala perangkat kekuasaan di pemerintahan: TNI-Polri, ASN, para menteri dan kepala daerah juga camat, lurah dan kepala desa mau dimobilisasi untuk menangkan pasangan Prabowo-Gibran? Rasanya sulit terpenuhi dan mencapai target sebagaimana pilpres 2019 lalu yang dituding curang dan sejumlah bukti sering diviralkan di public,” kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi.

Bahkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam dalam salah satu pidato politiknya keceplosan akui ada kecurangan pilpres di waktu lalu. Saat ini Panja soal keterlibatan TNI–Polri–ASN, para menteri, kepala daerah, camat, lurah dan kepala desa sedang dirancang. Dengan demikian akan mengunci penggunaan kekuasaan untuk memenangkan pasangan yang didukung oleh Jokowi. Meski Jokowi telah menyatakan cawe-cawe demi bangsa dan negara, namun publik menafsirkan demi anak-anak, keluarga dan ambisi kekuasaannya. Tampaknya, meski banyak kecaman dan kritikan terhadap dugaan kecurangan pemilu/pipres, tapi tetap saja berlalu tanpa malu-malu. (Red)