Obsessionnews.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito secara tegas menyatakan bahwa hubungan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih harmonis dalam menjalani tahapan Pemilu 2024 yang saat ini berlangsung. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Publikasi Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu" di Jakarta pada Rabu (25/10/2023). Heddy memastikan bahwa perbedaan pandangan yang terjadi sebelumnya hanya sebatas perbedaan tafsir dan visi, dan tidak ada masalah serius yang mengancam hubungan kedua lembaga tersebut. Baca juga: DKPP Minta Media Kawal Jalannya Pemilu 2024  "Masalah kemarin hanya beda tafsir dan visi saja, panas sih enggak. Mereka mengadu ke DKPP hanya untuk mendapatkan kepastian," jelasnya. Sebelumnya, lima komisioner Bawaslu telah mengadukan tujuh komisioner KPU kepada DKPP dalam perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Sidang perkara ini telah berlangsung pada 4 September 2023, dan putusannya diumumkan oleh DKPP pada tanggal 25 Oktober 2023. Heddy juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tidak ada alasan untuk khawatir terkait penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, KPU dan Bawaslu saat ini memiliki personil yang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Sebagai penyelenggara pemilu, Heddy mengimbau KPU dan Bawaslu untuk selalu bersatu dalam visi dan misi mereka, untuk menjaga hubungan yang baik dan mengurangi potensi miskomunikasi. "Kami berharap penyelenggara pemilu harus semakin kompak dan harmonis. Mereka adalah orang-orang profesional, tidak perlu khawatir," tambah Heddy. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Heddy juga mengajak media massa untuk berperan aktif dalam memastikan integritas Pemilu dan Pilkada. Ia menekankan bahwa media dan penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Baca juga: Ketua DKPP Ingatkan KPU dan Bawaslu untuk Bekerja Cermat dan Smart dalam Era Digital Heddy berharap bahwa media massa akan mempertahankan standar integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik mereka dan mematuhi kode etik jurnalistik. Dengan begitu, media massa dapat menyebarkan informasi yang informatif dan edukatif tentang pemilu, serta berperan sebagai penjaga demokrasi di Indonesia. Dampaknya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berintegritas. DKPP juga mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 1.200 penyelenggara pemilu dari unsur Bawaslu dan KPU pada tanggal 8 November 2023 di Jakarta. Tema Rakornas tersebut adalah "Wujudkan Pemilu Berintegritas," yang akan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai tingkat, termasuk Kabupaten/Kota. Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah juga mengapresiasi peran media massa dalam membantu DKPP dalam menyebarluaskan informasi mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). "Kita terbantu dengan kehadiran media untuk menyampaikan informasi dari tingkat pusat ataupun daerah," ujar Tio. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris DKPP David Yama, beserta jajaran Sekretariat DKPP. (Poy)