Wirausaha Jadi Syarat Mutlak Atasi Minimnya Lapangan Kerja Formal

Wirausaha Jadi Syarat Mutlak Atasi Minimnya Lapangan Kerja Formal
Obsessionnews..com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) MuhadjirEffendy mengatakan, kewirausahaan tidak hanya sebagai alternatif pekerjaan, tetapi juga menjadi arus utama kebijakan pemerintah untuk mendorong dunia usaha dan dunia kewirausahaan berkembang pesat di Indonesia.   Baca juga:Muhadjir Ungkapkan Sampah Telah Menjadi Ancaman Besar Bagi Kelestarian BumiMuhadjir Effendy Dorong Pemerintah Daerah Ciptakan Pendidikan Berdaulat untuk Cegah ’Brain Drain’     Muhadjir menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam agenda Seminar Nasional dengan tema “Peluang dan Tantangan Pendidikan Kewirausahaan di Era Merdeka Belajar” yang digelar oleh Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/9/2023). Muhadjir menjelaskan, ketersediaan lapangan pekerjaan formal untuk para angkatan kerja masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan, baik lulusan baru dari SMA sederajat maupun perguruan tinggi hingga angkatan kerja dari lulusan tahun sebelumnya yang belum mendapatkan pekerjaan. “Tidak ada pilihan lain, harus betul-betul secara sistemik menyiapkan anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z ini siap untuk mengambil risiko dan juga siap untuk mandiri memajukan Indonesia di dunia kerja,” ujar Muhadjir. Dikutip dari siaran pers yang diterima obsessionnews.com, Minggu (10/9), dalam kesempatan tersebut Muhadjir menerangkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai macam skema untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui skema kartu prakerja. Melalui program itu, angkatan kerja tidak hanya diasah kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga dapat belajar mengolah dan memasarkan produk yang dihasilkan untuk berwirausaha. Selain itu Muhadjir juga menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah menyiapkan program permodalan untuk para angkatan kerja yang dapat digunakan untuk berwirausaha, seperti program Kredit Usaha Rakyat, Permodalan Nasional Madani PNM, dan berbagai macam skema lainnya. Untuk mendukung berbagai program itu, pemerintah juga telah menyiapkan lima jenis program jaminan sebagai bentuk perlindungan negara kepada pekerja, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. “Lima jaminan ini sebetulnya termasuk bagian dari upaya kita untuk memastikan para angkatan kerja Indonesia berani mengambil risiko, karena tidak ada pekerjaan tanpa risiko, dan orang yang berani mengambil risiko adalah orang yang berhasil,” sambung Muhadjir. Diketahui agenda seminar tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Ning Wahyu Astutik, tenaga pengajar, dan ratusan mahasiswa Universitas Negeri Malang dari berbagai program studi. (red/arh)