Jumat, 3 Mei 24

Muhadjir Effendy Dorong Pemerintah Daerah Ciptakan Pendidikan Berdaulat untuk Cegah ’Brain Drain’

Muhadjir Effendy Dorong Pemerintah Daerah Ciptakan Pendidikan Berdaulat untuk Cegah ’Brain Drain’
* Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Kebangsaan dengan tema 'Kedaulatan Pendidikan Nasional', yang diadakan oleh Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara di Novotel Manado pada Sabtu (19/8/2023). (Foto: Kemenko PMK)

Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya langkah-langkah pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pendidikan yang berdaulat guna mencegah fenomena ’brain drain’ atau migrasi otak, yang dapat menyebabkan kepergian potensi-potensi terbaik daerah dari tempat kelahiran mereka.

Pernyataan tersebut diungkapkan Muhadjir saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Kebangsaan dengan tema ‘Kedaulatan Pendidikan Nasional’, yang diadakan oleh Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara di Novotel Manado pada Sabtu (19/8/2023).

Baca juga: Menko PMK Targetkan Angka Stunting Kabupaten Lumajang di Bawah 10 Persen

Dalam keterangan tertulisnya dikutip obsessionnews.com, Senin (21/8), Muhadjir menambahkan, jika terjadi perpindahan besar-besaran talenta-talenta hebat dari suatu daerah, maka kemungkinan besar sumber daya manusia di wilayah tersebut akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Oleh karena itu, Muhadjir mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai landasan dalam usaha meningkatkan kemajuan daerah.

“Diperlukan antisipasi agar tidak terjadi brain drain, otak-otak cerdas dan talenta-talenta hebat dari daerah harus tetap berada di daerah untuk memajukannya,” kata Muhadjir.

Muhadjir juga mengimbau agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, karena pendidikan merupakan ranah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus menyadari bahwa kualitas pendidikan di wilayah mereka akan membentuk masa depan daerah itu sendiri.

Baca juga: Menko PMK Tegaskan Bangun SDM Unggul dan Berkualitas unuk Gapai Indonesia Emas 2045

Hal ini sejalan dengan dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat, yang telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran baik pusat maupun daerah. Dengan demikian, perhatian dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang merata menjadi indikator utama dalam mengukur indeks pembangunan manusia.

“Semua pihak harus berperan serta, dari berbagai instansi, karena ada sekolah di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan pendidikan keterampilan nonformal lainnya. Semua harus terkoordinasi dengan baik untuk membangun harmoni dan sinergi dalam upaya memajukan Sumber Daya Manusia di tiap daerah,” katanya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.