Parlemen Kanada padai Rabu waktu setempat atau Kamis (2/2/2023) waktu Indonesia, dengan suara bulat meloloskan mosi untuk menerima 10.000 pengungsi Uyghur yang melarikan diri dari China tetapi sekarang menghadapi tekanan untuk kembali oleh China. Dilansir Voice of America, langkah tersebut didasarkan pada langkah Februari 2021 oleh anggota parlemen Kanada untuk melabeli perlakuan Beijing terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya di wilayah barat laut Xinjiang sebagai genosida. Kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah dipenjara di kamp-kamp interniran di wilayah tersebut, di mana China juga dituduh mensterilkan wanita secara paksa dan memaksakan kerja paksa. Dan menurut anggota parlemen backbench Sameer Zuberi, yang mensponsori mosi tersebut, setidaknya 1.600 telah ditahan di negara lain atas perintah China atau dipulangkan secara paksa. Pada konferensi pers, Zuberi mencatat bahwa Perdana Menteri Justin Trudeau dan kabinetnya memberikan suara untuk mendukung mosi tersebut, menandakan "niat pemerintah untuk mewujudkannya" meskipun tidak mengikat. "Ini adalah sinyal yang jelas bahwa kami tidak menerima pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Uighur," katanya, seraya menambahkan bahwa "apa yang terjadi pada Uighur tidak dapat diterima." Mehmet Tohti, direktur eksekutif Proyek Advokasi Hak Uyghur, mengatakan kepada wartawan bahwa itu adalah pesan kuat yang "akan beresonansi tidak hanya di China dan Kanada, tetapi di seluruh dunia." Mosi tersebut mengatakan warga Uyghur yang "melarikan diri ke negara ketiga menghadapi tekanan dan intimidasi oleh negara China untuk kembali ke China" dan menuduh Beijing juga menerapkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada negara-negara untuk menahan dan mendeportasi mereka, "meninggalkan mereka tanpa tempat berlindung yang aman di dunia." Ini mengusulkan pemukiman kembali 10.000 Uyghur di Kanada selama dua tahun, mulai tahun 2024. China membela kamp-kamp Uighur di Xinjiang, dengan mengatakan bahwa kamp-kamp itu sangat penting untuk memerangi terorisme dan memberikan pelatihan kejuruan kepada minoritas. Tetapi Amerika Serikat mengatakan bahwa penindasan China terhadap Uighur sama dengan "genosida", dan PBB mengutuk penganiayaan China terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya. Dolkun Isa, presiden Kongres Uighur Sedunia, berkata: "Orang-orang Uighur sedang diserang: bahasa, budaya, agama, sejarah, identitas etnis kami." (Red)