Obsessionnews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan sangat besar. BPJS Kesehatan terus berupaya agar biaya operasional yang dikeluarkan mampu memberikan layanan terbaik bagi pesertanya. Upaya simplifikasi prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci yang  didorong BPJS Kesehatan kepada seluruh mitra kerjanya agar biaya operasional yang telah ditetapkan Pemerintah dapat tetap efektif dan memiliki daya ungkit dalam hal peningkatan kualitas layanan.

Baca juga:

Dirut BPJS Kesehatan Bahas Strategi Jitu Angkat Program JKN-KIS di Peluncuran Bukunya

Dinakhodai Ali Ghufron Mukti BPJS Kesehatan Menuai Prestasi di Tengah Pandemi

Hal tersebut dikemukakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti ketika menjadi narasumber dalam webinar internasional bertema ”Social Security Administrative Costs and Spending Schemes in Health Insurance”, yang diselenggarakan International Social Security Assosiation (ISSA), Rabu (7/9/2022). Sesi ini sebagai ajang bagi pengelola jaminan sosial negara anggota ISSA untuk mendiskusikan efektivitas biaya operasional penyelenggara terhadap kualitas layanan program jaminan sosial.

“Perkembangan jumlah kepesertaan Program JKN semakin hari semakin meningkat. Peningkatan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan biaya operasional. Kebutuhan biaya untuk pengelolaan layanan administrasi kepesertaan, pengumpulan iuran, pemberian layanan kesehatan hingga dalam hal upaya edukasi dan sosialisasi, juga akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika BPJS Kesehatan tidak melakukan otomasi proses bisnis maupun simplifikasi layanan tentu akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar,” ujar Ghufron Mukti yang hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) ISSA yang beranggotakan 160 negara.

Dikutip dari website BPJS Kesehatan, Kamis (8/9), di webinar tersebut Ghufron memaparkan, berdasarkan laporan ISSA 2018-2021, persentase rata-rata biaya operasional terhadap pendapatan iuran adalah 4,5%. Sementara data 21 negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan bahwa kisaran jumlah biaya operasional jaminan kesehatan tahun 2017-2019, mayoritas atau 12 negara memiliki besaran biaya operasional rata-rata 4,8% dari total iuran, sedangkan di 9 negara lain biaya administrasinya >10% dari total iuran.

Jumlah dan persentase biaya operasional terhadap pendapatan iuran di berbagai negara memang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan, cakupan kepesertaan dan kinerja pengelola jaminan sosial.

“Saat ini dari data yang ada, biaya operasional yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dari tahun 2014 hingga 2022 cenderung bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014, kita mendapatkan alokasi biaya operasional sebesar 6,25% dari kontribusi/iuran sementara pada alokasi biaya operasional tahun 2022 adalah sebesar 2,81% dari pendapatan iuran. BPJS Kesehatan terus melakukan efisiensi, tetapi untuk pelayanan yang berkualitas perlu adanya biaya operasional yang sesuai dengan perhitungan yang seharusnya,” ujar Ghufron.

Menyiasati hal tersebut, dalam Rencana Strategis 2021-2026, selain otomasi proses bisnis melalui teknologi informasi, BPJS Kesehatan juga memperkuat digitalisasi layanan operasional seperti verifikasi klaim digital, pendaftaran peserta secara online, serta integrasi sistem data dan informasi dengan pemangku kepentingan. Selain itu telah dikembangkan konsep kantor virtual dan pengembangan integrasi antar saluran layanan (omni channel).

BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk meningkatkan metode pembayaran, variasi jenis pembayaran dan efektivitas pengumpulan iuran. Pengembangan integrasi dan otomatisasi transaksi menuju Single Entry Transaction. Pemilihan fasilitas kesehatan melalui digitalisasi proses administrasi. Pengembangan tenaga kerja digital dan pemimpin digital serta mengoptimalkan fungsi komunikasi organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Namun kita tentu tidak bisa menutup mata, bahwa sejumlah tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan infrastruktur dan biaya pemeliharaan yang relatif mahal. Ditambah belum meratanya ketersediaan infrastruktur digital di sebagian wilayah Indonesia,” ujar Ghufron. (arh)