Taliban Janji Hormati Hak Perempuan dan Kebebasan Pers

Jatuhnya Kabul di tangan Taliban memicu kekhawatiran warga Afghanistan tentang potensi kembali pemerintah orotiter di masa lalu. Tak bisa disangkal, Taliban punya rekam jejak menakutkan di masa lalu. Sebelum terguling pada 2001, Taliban sempat mengendalikan kekuasaan di Afghanistan. Rezim ini menerapkan hukum Islam secara ketat dengan tidak mengakui hak-hak perempuan serta membungkam kebebasan pers. Namun dalam konferensi pers pertama yang digelar Selasa waktu setempat, Taliban memberikan sejumlah janji antara lain akan mengakui serta melindungi hak perempuan dan kebebasan pers. "Kami akan mengizinkan perempuan bekerja dan menempuh pendidikan. Tentu kami punya kerangka kerja. Perempuan akan sangat aktif di masyarakat namun dalam kerangka Islam," ujar Juru Bicara Taliban, Zabibullah Mujahid. Setelah menguasai seluruh wilayah Afghanistan dengan mendapat perlawanan yang minimal, Taliban mencitrakan diri mereka lebih moderat dibandingkan era 1990-an yang menerapkan aturan dengan keras. Mujahid menjamin tidak akan terjadi diskriminasi terhadap perempuan. "Mereka (perempuan) akan bekerja bahu membahu dengan kami (Taliban hanya memiliki anggota laki-laki)," kata Mujahid. https://youtu.be/j12CNsKANfo Jamin Media Saat ditegaskan bagaimana pemerintahan baru Taliban akan berbeda dari sebelumnya, Mujahid mengatakan kelompoknya telah berkembang dan terbuka. Mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti di masa lalu. "Akan ada perbedaan dalam tindakan yang kami ambil," kata dia. Kelompok tersebut juga menyatakan komitmen untuk melindung hak-hak pekerja media. Mujahid menyatakan Taliban tidak akan lagi bertindak represif terhadap media. "Kami berkomitmen kepada media dalam kerangka budaya kami. Media swasta dapat melanjutkan aktivitas secara bebas dan mandiri," kata dia. Mujahid juga menyatakan kelompoknya tidak berencana mendobrak rumah atau melancarkan serangan balasan kepada semua pihak yang telah mengabdi pada pemerintahan sebelumnya. Dia juga menyatakan siap bekerja sama dengan pihak asing atau menjadi bagian dari Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan. Terdapat laporan yang belum terkonfirmasi mengenai milisi Taliban yang memasuki rumah warga untuk penjarahan. Tapi Mujahid menegaskan itu oknum palsu yang harus diserahkan ke Taliban untuk dihukum, dikutip dari Aljazeera. (Dream/Red)