Kupang, obsessionnews.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalittimeminta pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi dan membantu sebanyak mungkin produk lokal untuk bisa masuk dalam E-Catalog daerah dan nasional. Sehingga produk lokal juga terserap dalam belanja pemerintah.   Baca juga:LaNyalla: Pengelolaan Pesantren dengan Baik Bisa Jadi Penggerak Roda PerekonomianLaNyalla Minta Pemerintah Tambah Kuota Pupuk Subsidi untuk Manggarai BaratLaNyalla Minta BPBD Pantau Aliran Lahar Merapi   Pandangan tersebut disampaikan LaNyalla saat membuka Focus Group Discussion yang bertema “Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur” di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Rabu (24/3/2021). Dikutip dari siaran pers yang diterima obsessionnews.com, Rabu, disebutkan LaNyalla hadir didampingi senator asal NTT Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako dan Asyera RA Wundalero, serta senator asal Aceh Fachrul Razi dan senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Kedatangan rombongan ke kantor Gubernur disambut Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, yang mewakili Gubernur Victor Laiskodat yang sedang berada di luar kota. Ada beberapa solusi yang dikemukan oleh LaNyalla sebagai upaya meningkatkan Indeks Kemandrian Fiskal daerah. Salah satunya agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menangkap peluang ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengampanyekan cinta produk dalam negeri. “Kalau dalam skup nasional kita mengenal kebijakan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri. Maka kalau di daerah kebijakan tersebut bisa diadaposi dengan TKL atau Tingkat Komponen Lokal atau Daerah,” ungkapnya. Halaman selanjutnya Namun, lanjut senator asal Jawa Timur (Jatim) ini, persoalannya dalam proses belanja barang pemerintah, di mana barang yang dibeli harus sudah terdaftar di E-Catalog. Solusinya pemda harus membantu agar produk-produk lokal daerah bisa masuk dalam E-Catalog. Baik itu E-Catalog daerah maupun E-Catalog nasional. Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu menilai dalam konteks tersebut pemda harus membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran itu. Sebab, hal ini sangat penting untuk mengurangi dana belanja pemerintah daerah yang keluar ke daerah lain, karena barang yang ada di E-Catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT. “Saya kasih contoh kursi atau meja sekolah. Barang yang ada di E-Catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa. Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi,” paparnya. Padahal, sambung LaNyalla, tingginya PDRB pasti menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan PAD adalah rumus hitung untuk Indeks Kemandirian Fiskal. PAD yang tinggi menyumbang angka kemandirian fiskal daerah yang tinggi pula. “Memang ini tidak mudah, mengingat infrastruktur dan akses distribusi serta serapan kuantitas barang di Jawa jauh lebih baik. Tapi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris yang digagas Presiden Jokowi, seharusnya daerah-daerah di luar Jawa mulai menyiapkan diri secara serius,” tukasnya. Halaman selanjutnya Dalam kesempatan FGD tersebut DPD RI juga menginisiasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kadin Jatim dan Kadin NTT serta Kadin Institut di Jatim dengan Universitas Citra Bangsa NTT. “Kerja sama ini menjadi bagian dari salah satu upaya meningkatkan fiskal daerah, karena Kadin Jatim melalui Kadin Institut akan melakukan pelatihan kompetensi dan sertifikasi tenaga profesional dari NTT. Pelajar, Mahasiswa, Guru dan Dosen serta profesi lainnya,” ujarnya. Menyambut MoU itu Ketua Umum Kadin NTT yang juga senator Abraham Liyanto berharap kerja sama itu nantinya akan membuat NTT mampu mengirim tenaga kerja profesional ke luar negeri untuk pekerjaan perawat di rumah sakit dan operator mesin serta alat berat di bidang konstruksi. “Jadi selain mereka berpenghasilan lebih besar, harkat dan martabat bangsa kita juga terangkat. Karena yang kita kirim ke luar negeri adalah tenaga ahli yang sudah bersertifikat standar dan kompeten,” pungkas Abraham. Sebagai informasi, seperti dituturkan Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Kadin Institut sebagai organ Kadin Jatim telah mendapat lisensi dari BNSP untuk melakukan uji kompetensi dan pelatihan vokasi. “Knowledge ini yang akan kita transfer ke Kadin NTT,” ungkapnya. (red/arh)