Konflik AS-Cina

Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute Kalau Donald Trump terpilih lagi, dan saya yakin dengan hal itu, maka permainan tiktok Trump dengan Jinping jauh lebih menarik. Para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI harus lebih jeli. Selama ini orang orang awam yang biasa melihat permukaan, memandang Partai Demokrat bersekutu dengan pemerintah Cina. Menurut saya kurang tepat. Kalau dilihat secara tidak kasat mata, sebenarnya Partai Demokrat bersekutu dengan jaringan global overseas China. Yang notabene punya satu kesamaan, yaitu kapitalisme berbasis korporasi atau multinational corporation. Bahwa kemudian pemerintahan AS yang berhaluan demokrat bekerja sama dengan Cina, sebenarnya juga atas dasar skema yang disusun para taipan. Makanya tak heran ketika kampanye Pilpres Bill Clinton, sempat terungkap bantuan dana politik dari John Huang, orang dekat James Riadi, kepada Clinton. Dari kasus ini saja tampak jelas yang harus disorot adalah persekutuan strategis kubu Clinton-Demokrat yang disebut Arkansas Connection dengan Lippo Group. Kalaupun melibatkan Cina, itu soal minor, bukan hal yang substansi. Halaman selanjutnya Bagaimana Trump-Jinping ke depan? Nah ini baru menarik. Di bawah kepemimpinan Trump, ada tendensi kuat untuk memperbesar peran negara dalam skema kapitalisme global. Sedangkan Jinping sebagai penerus skema Deng Xioping, semakin mantap dengan keyakinan ideologisnya bahwa di bawah sosialisme berwatak Cina (bukan komunis ortodoks), Cina semakin berkembang maju. Berarti negara merupakan pusat komando politik, ekonomi dan hukum. Bedanya, kalau Trump ingin negara berperan besar, untuk menyelamatkan kapitalisme, Jinping ingin negara tetap kuat perannya untuk menyelamatkan sosialisme berwatak Cina yang jelas jelas sudah membuahkan hasil di bidang ekonomi, iptek, dan bahkan budaya. Jadi ke depan, saya yakin bukan memanasnya kemungkinan konflik militer AS versus Cina, melainkan permainan tiktok namun sama sama menyasar objek yang sama: Merusak keseimbangan kekuatan kekuatan global yang sudah mapan seperti jaringan Rockefeller, Rotschild dan JP Morgan. Berikut varian-varian pendukungnya. Halaman selanjutnya Dalam kasus WHO misalnya, saya tidak melihat serangan Trump terhadap badan kesehatan internasional ini karena WHO pro Cina. Melainkan semata manuver Trump untuk mengesankan WHO di bawah pengaruh Cina, padahal secara tidak kasat mata sedang mengelimir pengaruh korporasi-korporasi global yang selama puluhan tahun mempengaruhi WHO dari balik layar. Terutama dari kalangan perusahaan-perusahaan farmasi global. Inilah yang disebut WHO Corraborating Center atau WHO CC. Itulah salah satu yang memotivasi mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Suparti melawan hegemoni global WHO pada 2007 lalu. Karena di balik kebijakan WHO mewajibkan negara-negara berkembang mengirim sampel virus H5NI, ada kepentingan beberapa korporasi global untuk menggunakan virus H5NI buat bikin vaksin. Halaman selanjutnya Trump pura-puranya menghantam WHO dengan seakan karena Cina semakin kuat mempengaruhi WHO, padahal sebenarnya dengan seakan menghantam Cina lewat WHO, Trump sedang membantu WHO membersihkan pengaruh VOC-VOC gaya baru tersebut. Jadi konflik AS-Cina yang seakan terjadi di arena WHO, sesungguhnya hanya tiktok belaka. Yang kebakaran jenggot justru kalangan demokrat dan China overseas yang melekat dengan kepentingan korporasi global. Dengan begitu cara pandang kita dalam melihat konflik AS-Cina ke depan harus jeli. Trump dan Jinping dalam jangka panjang memang punya agenda berbeda. Yang satu ingin menyelamatkan kapitalisme. Satunya lagi ingin menyelamatkan sosialismenya. Namun menariknya, keduanya meyakini bahwa negara harus memainkan peran kuat dan menentukan. Negara harus jadi subjek, bukan objek kepentingan. Bagi Indonesia, yang saat ini menyadari daya rusak kapitalisme dan liberalisme, maka negara harus dikembalikan pada perannya yang sesungguhnya sebagai pelindung sekaligus penggerak ekonomi-politik.





























