Jakarta, Obsessionnews.com - Cendekiawan muslim Prof Dr Yudi Latif yang juga mantan Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) menilai Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) digelontorkan di DPR RI adalah ngawur semua! “Ngawur semua! Nama RUU-nya aja sudah salah. Bahkan gak bisa bedakan antara kata Adil dalam sila kedua dengan Keadilan sosial di sila kelima. Seluruh uraian Keadilan sosial dalam RUU itu salah semua. Belum lagi soal substansi yang diatur dalam RUU ini. Pokoknya 80 persen isi RUU ini ngawur,” tegas pernyataan singkat Yudi Latif yang dikirimkan melalui WA, Kamis (11/6/2020). “Saya gak tahu lagi mau bilang apa dengan Republik ini. Ada RUU yang ingin mengatur Haluan Ideologi Pancasila. Tapi yang membuat RUU-nya sendiri sangat tampak tak nguasai materi Pancasila. Gimana ingin ngatur orang lain utk menjalankan Pancasila, sedang yang membuat aturannya sendiri gak ngerti. Saya tambah yakin, banyak UU dibuat dengan defisit pemikiran,” ungkapnya. Yudi Laif pun menegaskan bahwa akar masalah dari semua persoalan bangsa kita adalah kemunduran nalar etis dan nalar ilmiah. Tolak RUU HIP Forum Penegak Kedaulatan Rakyat mengirimkan surat secara resmi Surat Pernyataan Penolakan RUU HIP (RUU Haluan Idiologi Pancasila) penolakan RUU HIP kepada Pimpinan DPR RI serta Kepada Pimpinan semua Fraksi di DPR RI, sebagai aspirasi penolakan dari masyarakat. Surat tersebut juga disampaikan kepada anggota Komisi II DPR RI yang diundang kunker di Bandung yaitu Dr Ir H Sidik Mudjahid MSc dan Teddy Setiadi, Kamis (11/6/2020). “Kami tidak sekadar menolak akan tetapi sudah melakukan kajian pasal demi pasal RUU HIP tersebut dari diskusi intensif para pakar Tata Negara, Pengamat dan Ahli Hukum serta Sosial Politik,” jelas Rita Rosie, Jubir Forum Penegak Kedaulatan Rakyat. . Para pendukung Penolakan RUU HIP tersebut diantaranya adalah para pimpinan komunitas lintas masyarakat dan profesi, aktivis, akademisi yang mempunyai pengikut dan anggota yang cukup banyak. Berikut penolakan Forum Penegak Kedaulatan Rakyat atas RUU HIP : Berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diinisiasi DPR RI yang telah menimbulkan kegelisahan masyarakat (umat beragama), khususnya umat Islam dan golongan-golongan masyarakat lainnya yang *menghendaki terpeliharanya kemurnian makna Pancasila dari penyelewengan*, kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat dari berbagai unsur, serta didukung oleh masyarakat diluar Jawa Barat, terpanggil untuk bersikap dan menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Materi yang dituangkan dalam RUU HIP merupakan materi yang sangat penting berkenaan dengan pemaknaan Pancasila, sehingga dapat dikatakan merupakan tafsir atas Pancasila. Oleh karena itu, seyogianya materi tersebut dibicarakan dan dikaji terlebih dahulu secara mendalam dengan melibatkan seluas-luasnya berbagai elemen bangsa, sehingga dapat terpenuhi suatu proses pembentukan hukum yang aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif. Penjabaran Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 harus dicantumkan di dalam Batang Tubuh UUD 1945, atau di dalam Ketetapan MPR, tidak boleh dituangkan dalam bentuk Undang-Undang karena akan *mendegradasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.* 2. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekarang berlaku, adalah UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka tafsir atas Pancasila harus memperhatikan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengantarkan berlakunya kembali UUD 1945 tersebut. Pertimbangan substantif terpenting yang secara eksplisit dinyatakan di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (alinea kelima) adalah menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, setiap upaya dan kebijakan yang berkenaan dengan pemaknaan dan pelaksanaan UUD 1945 pada umumnya dan Pancasila pada khususnya, dijiwai oleh nilai-nilai agama, khususnya Islam, tidak malah menihilkannya. 3. Tampaknya RUU HIP tidak dimaksudkan untuk mengatasi problem riil yang sangat serius yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia dewasa ini yang telah menjauhkan bangsa ini dari nilai-nilai serta norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam RUU HIP tidak terbaca adanya deskripsi faktual yang diungkapkan dengan jujur dan dengan semangat memperbaiki, tentang kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang sedang dialami saat ini, yang justru semakin memprihatinkan, seperti nyaris tak bersisanya kedaulatan rakyat dan negara karena sangat tergantungnya pemerintah Indonesia kepada negara komunis Cina;terpuruknya perekonomian di tengah lautan hutang, sangat merosotnya moralitas para penyelenggara negara dan korupsi yang kian menggila, meluasnya PHK dan banjir tenaga kerja Cina yang tak terbendung, dominasi produk-produk impor dari mulai produk industri sampai pruduk pertanian;produk perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, sering terjadinya penegakan hukum yang diskriminatif dan berbau kriminalisasi;dan masih sederet lagi hal yang memilukan dan menyulut kemarahan rakyat. Perlu dikemukakan secara khusus, suatu hal yang sekaligus *membahayakan Pancasila dan membahayakan agama adalah dipertentangkannya Pancasila dengan agama, bangsa ini dengan keberagaman agama termasuk didalamya agama Islam. Bagi umat Islam hubungan Islam dan Pancasila sudah final sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.* 4. Yang sangat dibutuhkan umat beragama terutama Islam sekaitan dengan penegasan dan penjabaran Pancasila adalah, jangan dipertentangkannya Agama dengan Pancasila;jangan jadikan Pancasila sebagai alat untuk memojokan agama, terutama agama dan umat Islam;dan berikan fungsi dan peran yang wajar kepada umat beragama terutama umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang mempertentangkan Agama dan Pancasila adalah budak-budak kekuatan kapitalis-liberalis dan komunis yang anti agama utamanya Islam dan ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi yang sekular dan materialistik, serta membiarkan pribumi rakyat asli Indonesia sebagai pemilik negeri yang kaya raya ini menjadi sekedar jongos-jongos di negerinya sendiri. 5. Penolakan para inisiator RUU HIP untuk mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, di dalam konsiderans ‘Mengingat’-nya, mengungkap dengan jelas gagasan apa yang ada di balik RUU HIP dan mau dibawa ke mana Indonesia dengan produk hukum itu. Bangsa Indonesia tidak bisa melupakan tragedi berdarah Gerakan 30 September PKI dan peristiwa-peristiwa berdarah sebelumnya yang melatarbelakangi diterbitkannya Ketetapan MPRS tersebut. Larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tersebut oleh UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 6. BAB II RUU HIP yang berjudul Haluan Ideologi Pancasila memuat pokok-pokok pikiran dan keyakinan yang menjadi ruh dari RUU tersebut. Pancasila bisa diperas menjadi trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan) dan diperas lagi menjadi ekasila (gotong-royong). Pemahaman seperti itu merupakan penyelewengan terhadap Pancasila, dan karenanya harus ditolak. Apa yang dinyatakan dalam RUU HIP tersebut bukan gagasan baru. Hal itu merupakan gagasan lama yang sejarah telah membuktikan kegagalannya. Gagasan itu akan mengingatkan bangsa Indonesia pada doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), PKI (Partai Komunis Indonesia) dan peristiwa G 30S PKI. 7. Berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 4 RUU HIP perlu dikemukakan: a. ketentuan di dalam huruf a. yang menyebutkan, antara lain, “mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, menjadikan HIP sangat potensial untuk dijadikan alat represi, apalagi jika pemerintahan negara dijalankan dengan semangat fasis atau komunis. b. pada huruf b. Pasal 4 yang menyinggung bidang-bidang pembangunan nasional, tidak disebutkan bidang *agama* yang berarti tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang *spiritual* yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak bisa disamakan dengana agama. c. pada huruf d tertulis “pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an)”. Sejauh ketentuan tersebut diterapkan ke dalam keberagaman agama, maka akan berarti mempertautkan beragam agama ke dalam kesatuan. Ketentuan tersebut memberikan peluang dan dasar hukum bagi pengembangan paham pluralisme agama – suatu paham yang menurut Majelis Ulama Indonesia adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan umat Islam haram mengikutinya. Dalam keberagaman agama ini, yang dituntut adalah sikap saling menghormati dan dapat bekeja sama dalam membangun, memajukan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan mempertautkan keyakinan ajaran agama-agama ke dalam kesatuan. d. Ungkapan “kemungkinan terjadi sengketa ideologis berkepanjangan” yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 huruf d., bila ditafsirkan dengan pengopinian bahwa “agama (Islam) adalah musuh Pancasila”, akan menjadi landasan hukum bagi penguatan opini tersebut, sehingga HIP akan dijadikan alat untuk mengutak-atik agama khususnya Islam dan memojokan umat Islam. 8. Pasal 6 ayat (1) RUU HIP menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah *keadilan sosial.* Tanpa memungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu sila dari Pancasila, menyendirikan keadilan sosial sebagai *sendi pokok* seperti dalam ketentuan tersebut telah mereduksi makna Pancasila secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan membuka peluang menafsirkan Pancasila berdasarkan ideologi lain yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila. 9. Di dalam tata masyarakat Pancasila menurut RUU HIP, jaminan untuk kehidupan keagamaan ditempatkan sejajar dengan jaminan untuk kebudayaan (Pasal 9 huruf e.), dan di bawah “tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan;tercapai tujuan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan;tercipta lapangan kerja dan jaminan sosial;terwujud jaminan keamanan, kebebasan berpendapat dan berserikat”. Masyarakat Pancasila yang digambarkan oleh ketentuan-ketentuan di dalam RUU HIP menggambarkan masyarakat yang sekular dan materialistik. 10. Ketentuan-ketentuan di dalam RUU HIP tidak memberikan ruang yang layak bagi pembangunan agama dan perlindungan agama dari penodaan, serta tidak menjadikan agama sebagai sumber kekuatan dan rambu-rambu bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuannya, padahal Pancasila memposisikan agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai sila pertama. 11. Salah satu ciri yang dimiliki manusia Pancasila, menurut Pasal 12 ayat (3) huruf a. RUU HIP, adalah “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ..... menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ketentuan tersebut menyiratkan kemungkinan adanya keimanan dan ketakwaan yang tidak adil dan tidak beradab. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kami menyatakan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara seraya mengharap ridlo serta pertolongan Allah SWT, menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Bandung, 11 Juni 2020 FORUM PENEGAK KEDAULATAN RAKYAT : 1. Memet Hamdan, SH. MSc. Angkt. 66 Bandung 2. Mayjen TNI Purn. Deddy S. Budiman FKP2B 3. Dr. Ir. Memet Hakim, Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) 4. Ir. Priyo Sakti. Aktivis ITB75. APIB 5. Dindin Maolani, SH. Mantan Direktur LBH Bandung 6. Letjen TNI. Purn. Yayat Sudrajat, FKP2B 7. Ir. Syafril Sofyan, Pengamat Kebijakan Publik 8. Noor Alam, SH. CN. MBA. MSc. Aktivis Perempuan Jabar 9. Memet Akhmad Hakim, SH. Aktivis Fordiskum 10. Rizal Fadillah, SH. Pengamat Politik dan Agama 11. Harri Mulyana Hoezaeni, APIB 12. Rita Rosie Rusman, PRAMBOS 13. Lucky L. Hakim, SE. Alumnus Unpad 14. Encep Saefuddin, Formasi 15. Kolonel Purn TNI. Sugeng Waras, Ketua APIB Jabar 16. Tjetje Padmadinata, Tokoh Kasepuhan Sunda 17. Popong Otje Djundjunan, Tokoh Kasepuan Sunda 18. Iyus Kadarusman, Aktivis Budaya, The Next Leader Jabar 19. Adjie Esa Poetra, Seniman/Budayawan 20. Asep Lukman, Pengamat Sosial Politik (Garut) 21. KH. Nonov Hanafi (Ciamis) 22. Aceng Natsir, M.Ag. (Garut) 23. Alek Kunkun Syafiyudin (Garut) 24. KH. Miftah Fauzi. (Tasikmalaya) 25. KH. Syarif Hidayat (Ciamis) 26. Dr. H. Gunawan Undang, MSi. ( Garut) 27. Dedi Kurniawan, SE., M.Si. (Garut) 28. KH. Ma'sum Achmad Hadan (Ciamis) 29. Yusuf Al Furqon, S.Hi (Garut) 30. Ustazd H. Wawan Abdul Malik Marwan (Ciamis) 31. Ervin Lutfi, SE (Garut) 32. Zamzam Zomantara ( Garut) 33. KH. Amin (Tasik Malaya) 34. Agis Muchyidin, ST, MT (Garut) 35. Harun Arosyid (Garut) 36. Muhammad Erfan Fauzi (Sukabumi) 37. H. Wahidin (Tasik Malaya) 38. Baden Mukhsin, SH. S. Pd. MM (Garut) 39. Hendro sugiarto, SE, M. MKMT (Garut) 40. Asep Kandar, S.Ag. ( Garut ) 41. Andri P Kantaprawira, (GERPIS Jabar) 42. Ir. Ayi Hambali, MM. (Bandung) 43. H.Moeswandi, S.Ag.,MA (Sukabumi) 44. Dr.Indra Paridianto (Depok) 45. H.Imron Rosyadi,S.Ag (Bekasi) 46. Danuarta Syabarudin (Bogor) 47. Dr. K.H. Iqbal Qliwo, Alumnus Gontor & Al Azhar 48. Dadan Iskandar, SH. APIB 49. Hamdi Anwar, DPP APIB 50. Rahmat Pakih, DPP APIB 51. Tuty Fawzi, APIB 52. Lusianamulya, APIB 53. Agoes Rahardja 54. Roddy Raspiady 55. Hero Soeroso, SP., SE., MM., MBA. 56. Yuni Setiawati, SE. APIB 57. Sofia Murhaedi, SPd., MPd. APIB Banten 58. Dr. Ir. Abuya Shiddiq, MT., MPd., MM. APIB Banten 59. Ade Habibah, APIB Cirebon 60. Apriyanti, APIB Cirebon 61. Kong Komar, APIB Banten 62. Oky Eriko, APIB Banten 63. Djeni Nefosman, APIB Banten 64. Ali Wahab, APIB Banten 65. Brigjen. TNI Purn. Nardi S 66. Brigjen TNI Purn. Anton Pramono 67. Brigjen TNI Purn. Ismail 68. Kolonel Purn. Surianto 69. Kolonel Purn. Awo Sachjat 70. Kolonel Purn. Daryono S.sos 71. Kolonel Purn. Hery Pramono 72. Kolonel Purn. Suyatno 73. Kolonel Purn. Mashudi MR 74. Kolonel Chb Purn. Sudjono 75. Brigjen TNI Purn. Mudjiono 76. Brigjen TNI Purn. Sudibyo 77. Agustinus L, SH. Advokat 78. Ellen Raden, SH. Advokat 79. Taufiqurrahman, SH. Advokat di Yogyakarta 80. Musadda, SH. Advokat 81. Drh. Seno Adji Nugroho. Depok 82. Bambang Ekapurnama T, MM. Bandung 83. Imbang J. Mangkuto, MBA. Jakarta 84. Adang Suhardjo, SE, TangSel Banten 85. Ir. Imam Syafi'I, Bogor 86. Ir. Iwan Djanwarsyah, Bogor 87. Ir. Chairil Anwar Haf, Malang, Jawa Timur 88. Ir. Indra Adil, Bekasi 89. Ir. Doddy Sanyoto, MBA. Bekasi 90. DR. Ir. Iman Santoso, MSc. Bogor 91. Ir. Tuti Mulyani - Jakarta 92. Ir. Tito Roesbandi , ATPU 74 , exponen 77-78. Bandung 93. Ir. H. Suswan Reksohardjo, MM. Jakarta Selatan 94. Ir. Ahmad Burhanudin, MM. Jakarta Pusat 95. Ir. Tiny Moezahar Thaib, Jakarta 96. Drh. Ima Nurisa Ibrahim, MSc. Trop. Med Kota Bogor 97. Imam Wahyudi, Jurnalis Senior Bandung 98. Endang Wuryaningsih, SH. Bandung 99. Helmansyah, SH. Bandung 100. Drs. Hannan Situpora Kota Bekasi 101. Bambang Mardiyanto, S.Teks Bogor 102. Ir. H. M. Natsir Abbas, MS. Makasar 103. Ir. Eddy Asmanto, Jakarta 104. Ir. Muhan E. Djani, Jakarta 105. Elyan V Hakim, Presidium PRAMBOS 106. Ir. Martunus Haris, MBA. MSc. - Jakarta Timur 107. Brigjen TNI Purn. Mahu Amin 108. Letkol TNI Purn. Ahmad Rukman 109. Hj. Tuti Tanoejiwa 110. Cak Muchlis GBN Kota Bekasi 111. Santoso Hamzah Sekjen Forum Komunikasi Pantura 112. M. Suprayitno (Gus fauzi) Ketum Sapta Indra 008 JATIM. 113. Syifaul Anam, Ketum Brigade Ormas Orang Indonesia Bersatu 114. Letkol Purn. Drs. Soekardi, SH. 115. Pabrisal Asril, Ketua Dewan Pembina GLADARA 116. Ir. Okta Resigumantara, Ketua Umum TEGAR 117. Suryana,PAGAR AQIDAH 118. H. Max Indra, GARDA BBC 119. Juhalyadi, GEMA KEADILAN 120. Andri, KOMUNITAS ORMAS HIJRAH 121. Abdul Hadi, MAJELIS AL GHUROBA INDONESIA 122. Mas Iak, KOMUNITAS ORMAS HIJRAH 123. Gunadi, KOMUNITAS ORMAS HIJRAH 124. Restu, KAMMI 125. Iqbal, KAMMI 126. Edi Banda, BANDUNG UTARA BERSATU (BUB) 127. Kang Boni, PATORADOS 128. Wa Tito, FRONT ISLAM BIKER (FIB) 129. H. Deni, PEMBINA KOMUNITAS MOTOR HIJRAH 130. Abah Tatat, KOMUNITAS MOTOR HIJRAH 131. Obay, PEMUDA HIJRAH 132. Dudi Permana, FRONT JIHAD ISLAM 133. H. Atang, BRIGADE 411 134. Abah Dadan Bima, LASKAR MUJAHID 135. Mahmud, BRIGADE 08 136. Deddy Gatsu, AMX 137. Abah Dadan, JAWARA SUNDA 138. Andri, GAJAH PUTIH. 139. Edi Sudiar, FORUM BANDUNG BERSATU (FBB) 140. Cept Iman, PAGURON SALAM NUNGGAL 141. H. Tedi, BPPKB KOTA BANDUNG 142. Pepen Efendi, KAPI 143. Yulia Bhayangkari, MUJAHID - MUJAHIDAH 144. Baran Haroki, Pembina BPPKB 145. Aa Hadiat, PAGURON INTAN RAJAWALI 146. Gunadi, MUJAHID 147. Andi Neni, Ketua LSMP 148. Cepy, Ketua Gerakan Bela Negara Jawa Barat 149. Ilham, CIPTA MEDIA 150. Lukman Chaniago, Ketua GRPG JABAR 151. Zacky Al Huda, BRIGADE PEJUANG ANAK M M. RIJAK, APIB Banten 152. Amurudin, APIB Banten 153. Sofia Muraidi Syarief, APIB Banten 154. Dr. Ir. Abuya Siddik, MPd. MM. APIB Banten 155. Hero Soeroso SP., SE., MM., MBA. 156. Armandria Udaya, PRAMBOS 157. Iwan Rudiawan, SH. (Tasikmalaya) 158. Wasrul, APIB Banten 159. Abah Rauf, APIB Banten 160. M. Yunus, APIB Banten 161. Abah Heri, APIB Banten 162. Roni, APIB Banten 163. Heri, APIB Banten 164. Iin, APIB Banten 165. Kol.Purn.H.A Fachri Airo, SIp.,MM, Cimahi (FKP2B) 166. Chairul Syarif, DPP APIB 167. Surya Dharma, Aspirasi Empadi 168. Drs. Sutikno Ak, DPP APIB 169. Ade Sugiri, APIB Banten 170. Syamsudin S.Ag , APIB Banten 171. Ir. Djoko Yahmanto, APIB Lampung 172. Irwan Alyadi - APIB NTB 173. Dadan R.Nurdin, DPP APIB 174. Firman Ismal M. Jatim 175. M.Tahar Saleh - APIB SulSel 176. Lukman Dachlan - APIB SulSel 177. Sapridona - APIB Sultra 178. Heriman, Aspirasi Empadi 179. Muh Warta Bone, Aspirasi Empadi 180. Dedi Armando, Aspirasi Empadi 181. Ovie Caniago, Koalisi Rakyat 182. Rony Soleiman, Koalisi Rakyat 183. Muh. Faqih, Koalisi Rakyat 184. Nurasyiah, Koalisi Rakyat 185. Syarifah, Koalisi Rakyat 186. Rini Prihandayani, Ketum IKRAR 187. Matlaul A. Aswaja (BPAM) 188. Ariez M. Aswaja (BPAM) 189. Hamdy Assegaf, APIB Banten 190. Yudi Hadi Surachman, APIB Cirebon 191. RB Setiawan, DPP APIB 192. Juffan Nawawi, APIB Bandung 193. H. Akaw, APIB Ciamis 194. Arif S, APIB Ciamis 195. Etin R, APIB Ciamis 196. H. Soni A, APIB Ciamis 197. Wahyudi, APIB Sulut 198. Dhani, APIB Malang 199. Awi, APIB Jakarta Timur 200. Ennim, APIB Sumenep 201. Setya Dharma Pahlewi, Alumnus UNPAD 202. Fachzenil Jannis , Alumnus UNPAD 203. A.S Mulyana, Alumnus UNPAD 204. Rustam Efendi, PRAMBOS Bekasi 205. Riska Karmila, PRAMBOS Bekasi 206. Neneng Khodijah, S.Ag. Prambos 207. Ir. Agung Sabur, Dipl.H. Prambos 208. Agung Arianto, Alumnus UI, The Next Leader Jabar 209. Bunda Rennie, The Next Leader Jabar 210. Trijono, Alumnus UGM 211. Ustadz Moh Ikhsan, Tokoh Ulama Sukabumi, The Next Leader Jabar 212. Ustadz H. Drs. Moh Sirajdudin, ZA Tokoh Ulama Subang, The Next Leader Jabar 213. Iie Saefullah, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG 214. Yasser Arafat, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG 215. H. Soetopo, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG 216. Mochammad Toha, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG 217. Ustadz Entoh Wahyu M Rais, LASKAR MUJAHIDIN SANCANG 218. Sutisna, Garut 219. Harun Ar-Rasyid, Garut 220. A.S Mulyana, Bandung 221. Uun Frinawati, Garut 222. Ristin Sumiastuti, Depok 223. Edi Ahmad, Garut 224. Siti Hasnah Fauliah, Garut 225. Dani Maolani, Garut 226. Andri Hidayatuloh, Garut 227. Dabla Miharja, Garut 228. Subagja Halim, Cimahi 229. Teten Sutendi, Garut 230. Yulia Ramdan, Garut 231. Ali Hamzah, Tasik Malaya 232. Ayi Hambali, (anggota DPD RI dari Jabar periode 2014-2019) 233. Agus Subagja, GERPIS Jabar 234. Brigjen TNI Purn. R. Kun Priyambodo (FKP2B) 235. Suhendar, PRAMBOS 236. Suhendar Setiadi, PRAMBOS 237. Euis Sukaesih, PRAMBOS 238. Tedi Suhartono, PRAMBOS 239. Fanny M, PRAMBOS 240. Nurul Habsari, PRAMBOS 241. Nasrul Agus, PRAMBOS 242. Ridwan Ibrahim Agus, SH. PRAMBOS 243. Mali Atmalia, PRAMBOS 244. Fajar Aprilia Saputra, PRAMBOS 245. Rini Adriani, PRAMBOS 246. Siti Daryati, S.Ak. PRAMBOS 247. Bambang Priyandono, PRAMBOS 248. Aom Rustam, PRAMBOS 249. Arief Solihin, PRAMBOS 250. Betty Sukmawaty, PRAMBOS 251. Cecep Karta, Cianjur. PRAMBOS 252. Heri Purnomo, PRAMBOS 253. Iim Maryati, PRAMBOS Garut 254. Ika Atikah, PRAMBOS 255. M. Rubby Yusuf, PRAMBOS 256. Nenden Puspita, PRAMBOS 257. Ricky Nelsen, PRAMBOS 258. Rita Yuliana, PRAMBOS Garut 259. Unay Kosasih, PRAMBOS 260. Desy Sri Rahayu, PRAMBOS 261. Adang Kosmawijaya, PRAMBOS 262. Afrizal Samarin, PRAMBOS 263. Aisyah Hambali, PRAMBOS 264. Baron Gulam Mahdi, PRAMBOS 265. Hairul Subki, PRAMBOS 266. Dety Kusunawaty, PRAMBOS 267. Diah Kaltarawati, PRAMBOS/ FORMASI 268. Dian Angraini, PRAMBOS 269. Dodi Mario, PRAMBOS 270. Eric Febrian, PRAMBOS 271. Gugun Gumilar, PRAMBOS 272. Juhani Ahmad, PRAMBOS 273. Moh. Slamet, PRAMBOS, FKP2B 274. Machdalena, PRAMBOS 275. Sarwendah, PRAMBOS 276. Klebun Yanto, PRAMBOS 277. Lily Laeliyah, PRAMBOS 278. Jawi Widya Astuti, PRAMBOS 279. Santoso, PRAMBOS 280. Dewi Santoso, PRAMBOS 281. Yuliet Helyati, PRAMBOS 282. Kaspudin Noor, SH.MH. Bogor 283. Arif Firman, MSIp. Kab Bandung 284. Tabrani Kemal, SH. Tangerang Selatan 285. Iman Permana, SH. Kota Bandung 286. Dadan Suparman, SH. Kab. Bandung Barat 287. Ir. Tatang Jaya Saputra, Kota Bandung 288. H. Sodikin Suganda, SH. Kab. Karawang 289. Sri Isma . PEOLN Medan 290. Oki Yunarni, PEOLN Dubai 291. Diana Tommy , PEOLN New York 292. Lismi Hasan Walidin, PEOLN Sumbar 293. Umi Kalsum, PEOLN Medan 294. Desma Roza, PEOLN Jateng 295. Era Tahar, PEOLN Bekasi 296. Duwy Rahma, PEOLN Jakarta 297. Erin Zaky, PEOLN Medan 298. Tisna Sari, PEOLN Medan 299. Meggi Megdina, PEOLN Medan 300. Rudy Vladimir, Jakarta Timur 301. Rudy, Makasar 302. Makmur, Kaltara 303. Agustiar, Aceh Barat 304. Putra, Aceh Sigli 305. Dst... (Red)