Jakarta, Obsessionnews.com - Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan siap mengakui langkahIsraelmenganeksasi (mengambil paksa) wilayah pendudukan di Tepi Barat mendapat kecaman dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR  RI Abdul Kharis Almasyhari.   Baca juga:Kharis Apresiasi Keberhasilan Indonesia Desak DK PBB Terkait Pemukiman Israel Ilegal di PalestinaKharis Kutuk Serangan Tentara Israel ke GazaDidukung Trump, Israel Tengah Buat Peta Pencaplokan Tepi Barat Palestina   Kharis menyebut langkah AS tersebut amat memalukan, dan  jelas sudah diprediksi sejak pemerintahan Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Jerussalem yang semakin membuat ketegangan di Palestina di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Di tengah pandemi Covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina tepatnya di Tepi Barat, Israel dengan diamini AS mengambil langkah berbahaya dan jahat dengan menganeksasi tanah area Palestina yang mengancam perdamaian dunia,” kata Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima obsessionnews.com, Rabu (29/4/2020). Ia menambahkan, hal itu jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusiaan. Halaman selanjutnya Anggota Fraksi PKS DPR ini meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuat sidang darurat  menyikapi langkah Israel dan AS  tersebut. Kharis merasa aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB lainnya. “Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour, ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Ini jelas teror di tengah pandemi. Kita harus bersama hentikan ini," tegasnya. Kharis mendukung sikap Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan “Open Debate" DK PBB beberapa hari lalu secara virtual untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah, termasuk dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat wabil khusus Organisasi Konfeensi Islam (OKI) dalam sikap yang sama. “Aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB. Itu jelas belum cukup. Kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan  terhadap two-state solution yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada Kemerdekaan Palestina tentunya,” tutur Kharis. (arh)