Jakarta -  Ketua Institute for Democracy Education (IDe) Abdurrahman Syebubakar menyarankan agar segera dilakukan lockdown di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) karena wilayah ini sebagai episentrum kasus  terinfeksi/penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Bersamaan dengan diterspkannya lockdown maka pemerintah harus/wajib segera membagikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat yang domisilinya terkena dengan lockdown. Menurutnya, berikut ini dasar alasan dan bagaimana pelaksanaan lockdown : A. Dengan semakin cepat dan luasnya penyebaran COVID-19: 1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dorong lockdown 2. Dewan Guru Besar FKUI minta lockdown, bisa local lockdown 3. Pihak-pihak lain seperti LSM, ilmuan/akademisi, agamawan, kepala daerah dan sebagian anggota masyarakat juga menyuarakan perlunya lockdown 4. Maka diusulkan segeraL  minimal di Jabodetabek disertai BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) untuk seluruh penduduk. B. MENGAPA lockdown Jabodetabek? Karena: 1. Jumlah penduduk Jabodetabek sangat besar dan padat, sekitar 30 juta jiwa 2. Mobilitas penduduk sangat tinggi 3. Banyak saudara saudara kita terpaksa keluar rumah untuk bekerja atau berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 4. Sebagai ibukota negara, DKI menjadi episenter pergerakan ekonomi, pemerintahan dan manusia, thus episenter pandemik Covid 19 C. Lockdown Jabodetabek harus disertai: 1. Kepastian ketersediaan bahan pokok bagi seluruh rakyat 2. BLT untuk semua (UNIVERSAL CASH TRANSFER) @Rp. 500,000/bulan bagi kurang lebih 30 juta penduduk Jabodetabek. Total anggaran untuk BLT: Rp. 15 Triliun. D. Mengapa BLT untuk semua? 1. Sesuai dengan mandat UUD45, terutama pasal 34. 2. Sesuai dengan UU No.6, 2018 tentang Karantina Kesehatan 3. Seluruh rakyat terdampak COVID-19 4. Besarnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin (sekitar 140 juta jiwa), termasuk di wilayah Jabodetabek 4. BLT berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial TIDAK AKAN EFEKTIF & EFISIEN karena hanya memuat sekitar 40% penduduk termiskin dengan tingkat kesalahan cukup tinggi (INCLUSION & EXCLUSION ERRORS) E. Bagaimana mekanisme distribusi BLT? Distribusi BLT bisa melalui Lurah/Kepala Desa & RT/RW. F. Dari mana uangnya? Dari APBN 2020 yang besarnya mencapai Rp. 2,500 triliun. Pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran kegiatan dan proyek2 yg tidak mendesak dan tidak prioritas spt IKN baru, perjalanan dinas dan fasilitas para pejabat negara yang ada dalam APBN. Pemerintah mewakili negara harus memiliki kemauan dan keberanian politik untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Ini tugas dan tanggungjawab pokok negara sesuai mandat konstitusi. Semoga diperhatikan dan didengar oleh pemerintah di bawah komando Presiden. *****