Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute   KRISIS politik di Malaysia memang harus dilihat dalam cara pandang baru yang selama ini luput dari penglihatan, meskipun ada di depan mata. Perselisihan antara Mahathir Mohammad dengan pihak Kerajaan Malaysia, memang ibarat bara dalam sekam. Jadi ini bukan soal sekuler versus Islam, ketika melibatkan diri Anwar Ibrahim. Juga bukan antara Melayu versus Cina dan india, dalam kerangka hubungan mayoritas dan minoritas. Melainkan ini masalah kaum mapan puak Melayu, yang sejatinya tidak nyaman dengan konsepsi pembaruan Mahathir, yang berkelitkelindan dengan jaringan para bangsawan kerajaan versus Puak Melayu progresif yang dimotori oleh Mahathir Mohammad dan barisan pendukungnya, sejak beliau jadi timbalan perdana menteri di era Hussein On. Pada era Tengku Abdurrahman dan Tun Razak yang berjalin erat dengan jaringan istana, Mahathir boleh dibilang terpinggirkan dalam kiprahnya di UMNO. Sehingga pada masa terpinggirkan itulah dia punya waktu luang berkontemplasi dan menulis buku master piece, The Malay Dilemma. Yang mana melalui bukunya inilah dibuat suatu kebijakan ekonomi baru yang menempatkan kaum bumiputra sebagai basis sosial yang harus diberdayakan. Seraya menciptakan tata ekonomi dan politik baru antara berbagai ras di Malaysia. Ketika era Mahathir tiba, menggantikan Hussein On, Mahathir berada dalam posisi yang cukup strategis memberi arah baru politik ekonomi Malaysia, dan juga politik luar negeri. Pada fase ini, titik yang menyatukan Datuk Sri Mahathir dengan kerajaan, hanya pada aspek pemberdayaan puak Melayu. Namun pada berbagai aspek strategis lainnya, kebijakan progresif Mahathir dianggap bergerak terlalu jauh, sehingga mengganggu kepentingan-kepentingan jangka pendek/vested interest para politisi dan elite mapan yang berkelindan dengan para bangsawan kerajaan. Sehingga dalam menyikapi kaum minoritas Cina dan india pun kelompok puak Melayu mapan ini lebih mengedepankan sentimen rasial, atau sekadar memanfaatkan kebijakan New Economi Policy-nya Mahathir untuk menyingkirkan pesaing bisnis. Bukan untuk hal-hal visioner seperti Mahathir. Halaman selanjutnya Adapun Mahathir sama sekali tidak rasialis dalam memandang Cina, tapi didorong visinya untuk membangun suatu pola hubungan yang harmonis di Malaysia. Sehingga Melayu dan Islam dia pandang sebagai realitas politik yang harus diperhitungkan sebagai kodrat sosial Malaysia. Tanpa mengabaikan keberadaan Cina dan India sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Para puak Melayu yang berkelindan di kerajaan maupun yang ada di UMNO dan barisan nasional, sayangnya tidak sejauh dan sevisioner Mahathir dan barisan pendukungnya. Saya kira inilah akar krisis Malaysia menyusul mundurnya Mahathir Mohammad dan ditunjuknya Muhyididin Yasin sebagai perdana menteri atas restu kerajaan. Yang jadi krusial dalam krisis politik Malaysia sekarang, pihak kerajaan menunjuk Muhyiddin sebagai perdana menteri, berkat dukungan koalisi yang kalah dalam pemilu 2018 lalu. Yaitu UMNO dan Partai Islam Malaysia (PAS). Artinya, Muhyiddin diusung koalisi pendukung Najib Tun Razak yang kalah pada pemilu 2018 lalu. Saya kira tidak berlebihan jika harian Inggris yang selalu kritis dan menggunakan sudut pandang keredaksian yang di luar media-media mainstream pada umumnya, The Guardian, memandang penunjukan Muhyiddin sebagai perdana menteri yang ditunjuk kerajaan, merupakan kudeta Istana. Pertanyaannya adalah apa manuver dan langkah strategis Mahathir mengubah keadaan saat ini? Yang perlu kita ingat, Mahathir bukan sekadar politisi biasa. Dia adalah seorang petarung dan pejuang hampir selama kiprahnya di dunia politik. Politik hanya sekadar arena dan panggung belaka. Sehingga dalam alam pikir seorang Mahathir kalah dan menang hanya soal game. Kalah dalam politik, bukan berarti tamat. Tapi menunggu langkah baru selanjutnya.