Skenario Akal Bulus 'Tipu-tipuan' Mahathir Mundur?

Skenario Akal Bulus 'Tipu-tipuan' Mahathir Mundur?
Mahathir Mohamad menyatakan mundur dari jabatan Perdana Menteri (PM) Malaysia melalui twitternya mengejutkan orang-orang awam politik. Namun bagi yang paham politik, tingkah polah perilaku ‘sandiwara’ Mahathir ini tidak mengagetkan dan bahkan menganggap permainan Mahathir ini sebagai akal-akalan alias akal bulus? Mengapa Mahathir harus bermain ‘tipu-tipuan’? Mungkin hal ini terpaksa harus dilakukan oleh Mahathir karena dia pernah berjanji akan menyerahkan jabatan PM kepada Anwar Ibrahim. Janji adalah utang dan inkar janji adalah ciri orang munafik. Maka, dengan segala kelihaiannya seperti kancil Mahathir diduga berpura-pura mundur dulu dari jabatannya? Dia yakin akan ditolak raja, dan skenario “mundur” itu hanya untuk ‘memisahkan diri’ dari Anwar Ibrahim dari koalisi Partai Pakatan Harapan berpindah ke koalisi Pakatan nasional. Mahathir menyerahkan surat pengunduran diri sebagai PM Malaysia kepada Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, di Istana Negara, Kuala Lumpur, Senin (24/2), pukul 13.00 waktu setempat. Pengunduran diri Mahathir dari PM Malaysia disebut sebagai langkah taktis untuk membuat pemerintahan tanpa Anwar Ibrahim. Pernyataan Mahathir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PM Malaysia tertuang dalam akun Twitter resminya @chedetofficial, Senin (24/2/2020). Pengumuman Mahathir hadir tak lama setelah Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim, Minggu (23/2), mengaku telah dikhianati oleh rekan-rekan di koalisi Pakatan Harapan (PH). Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan desas-desus yang berkembang akan ada koalisi penguasa baru yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Parti Sarawak (GPS), serta Parti Warisan Sabah (Warisan). Apalagi, menurut Anwar, koalisi itu juga melibatkan wakilnya, Mohamed Azmin Ali. “Kami terkejut dengan hal tersebut, itu adalah pengkhianatan karena ada janji (untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar dari PM Mahathir Mohamad),” sergah Anwar. Nampaknya, pengunduran diri Mahathir dilakukan menyusul dinamika politik seputar rencana partainya untuk membentuk koalisi baru tanpa politikus senior Anwar Ibrahim. Membentuk koalisi baru akan memungkinkan Mahathir untuk melayani penuh alih-alih menyerahkan kepada Anwar seperti yang dijanjikan. Sebelumnya Anwar Ibrahim dijanjikan untuk menggantikan posisi Mahathir sebelum pemilihan berikutnya pada tahun 2023. Setelah dijanjikan menjadi perdana menteri, Anwar bergabung dengan mantan saingannya Mahathir untuk memenangkan pemilihan umum 2018 dalam koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Mahathir. "Kami tahu ada upaya untuk menjatuhkan PH dan membentuk pemerintahan baru," kata Anwar dikutip dari Guardian. Jadi, apakah pengunduran diri Mahathir hanya sekadar menggunting dalam lipatan alias menohok kawan seirang alias mendepak Anwar Ibrahim? Bisa jadi, karena rencana pengunduran diri Mahathir diperkirakan akan ditolak raja dengan alasan bahwa Mahathir mendapat dukungan dari mayoritas Parlemen. Nyatanya, Raja menunjuk Mahathir lagi sebagai perdana menteri sementara sampai dibentuk pemerintahan baru. Pengunduran Mahathir terjadi di tengah desas desus bahwa PM tertua itu akan membentuk koalisi baru tanpa pengganti yang sebelumnya ia tunjuk, Anwar Ibrahim. Sementara ada anggota aliansi koalisi partai pimpinan Anwar Ibrahim yang membelot alias ‘berkhianat’ untuk mengikuti Mahathir. Yakni, 11 anggota parlemen dari PKR, yang memiliki 50 anggota di Parlemen, pada Senin (24/2), mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan partai dan PH untuk membentuk blok independen. Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang menjabat selama 22 tahun (1981-2003). Dalam Pemilu Malaysia 2018, Mahathir dan Anwar berada dalam satu barisan aliansi oposisi Pakatan Harapan (PH) yang berisi gabungan partai-partai yang melawan Najib Razak. Diawali berselisih dengan Najib Razak serta partai UMNO yang saat itu berkuasa, Mahathir kemudian memimpin lawan politik lamanya, koalisi oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin Wan Azizah Wan Ismail, istri dari Anwar Ibrahim. Sebelum pemilu, Mahatir mengatakan dia bermaksud menjadi perdana menteri selama dua tahun, sebelum kemudian menyerahkan jabatan itu ke Anwar Ibrahim. Diawali menjadi wakil ketua UMNO dan pada tahun 1981, Mahathir menjadi perdana menteri. Di bawah pemerintahannya, Malaysia menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia tahun 1990-an. Kebijakannya yang otoriter dan pragmatis membuatnya mendapatkan dukungan rakyat Malaysia, meskipun ini tecemar oleh kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Di bawah Mahathir, politisi oposisi dipenjara tanpa pengadilan di bawah Internal Security Act (ISA) yang banyak mendapat kritik. Yang paling buruk, wakil PM Anwar Ibrahim dipecat dengan tuduhan melakukan korupsi dan sodomi lalu dipenjara dengan tuduhan sodomi. Ketika itu Anwar sedang mengusulkan adanya reformasi ekonomi dan politik di tahun 1998. Mahathir pensiun tahun 2003, namun ia tak pernah meninggalkan arena politik. Ia mengkritik secara terbuka penggantinya, Abdullah Badawi. Sesudah hasil pemilu yang mengecewakan bagi koalisi partai berkuasa di tahun 2008, Mahathir meninggalkan partai dan ini ditafsirkan banyak orang adalah tekanan agar Badawi mengundurkan diri.Langkah ini memberi jalan bagi Najib Razak untuk berkuasa. Mahathir awalnya mendukung Najib. Namun ini segera berubah ketika muncul tuduhan bahwa Najib melakukan korupsi besar melalui lembaga investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Mahathir berhasil mengumpulkan dukungan besar di dalam UMNO untuk menekan Najib dari dalam partai dan pemerintahan. Ketika tekanan ini mandek, ia dan beberapa petinggi UMNO mengundurkan diri dan berpindah ke partai oposisi tahun 2016. Januari 2018, Mahathir mengumumkan niatnya untuk ikut pemilu di usia 92 tahun. Pada tanggal 9 Mei, Mahathir menang dalam pemilu bersejarah, menyingkirkan bekas sekutunya yang telah berkuasa di Malaysia lebih dari 60 tahun. Manipulator Ulung Seperti dilansir BBC, Senin (24/2), hingga kini Mahathir adalah manipulator ulung di Malaysia. Ketika dua tahun lalu ia kembali ke politik setelah mengumumkan pensiun, apakah ia sungguh-sungguh tulus berniat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim? Nampaknya, Mahathir pernah secara terbuka menyangsikan kemampuan Anwar - yang pernah jadi anak didiknya - memimpin koalisi politik yang heterogen di Malaysia. Etnis Malaysia yang mendukung Mahathir dalam Pemilu 2018, kini mengayun kembali ke UMNO sekalipun apakah Mahathir masih memegang kuasa di UMNO belum terlalu jelas. Jika itu yang terjadi, maka kekuatan reformasi di Malaysia yang terkenal penuh patronase, akan kehilangan momentum. Ketika Mahathir mengakui ia melakukan banyak kesalahan dan minta maaf - secara khusus karena memecat Anwar Ibrahim - banyak orang terkejut dibuatnya. Najib Razak sendiri mengkritik Mahathir untuk pemihakan politiknya yang baru. Ia menyebut Mahathir sebagai "aktor nomor satu" di Malaysia karena berbaikan dengan Anwar Ibrahim. Kata Najib, "Saya sampai menggeleng-gelengkan kepala karena tak percaya melihat kelakukannya yang konyol". Sedangkan Abdullah Badawi dalam bukunya menggambarkan Mahathir: "Mahathir selalu teguh hati dengan pilihannya. Dan ia itu merupakan satu-satunya jalan". Kini, mundurnya Mahathir dari jabatan PM Malaysia menimbulkan spekulasi politik. Ada yang menyebut untuk menghindari janji politik dan ada pula yang mengatakan pemimpin tertua di dunia ini kecewa terhadap partainya sendiri. Pengamat politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Ahmad Nidzamuddin menilai Mahathir mundur untuk menghindari janji memberikan jabatan itu kepada Anwar Ibrahim, langkah yang ia sebut sebagai "satu susunan strategi yang begitu cakap (efektif)". "Diadakan semacam lakonan meletakkan jabatan dan sebagainya dengan ini sokongan kepada beliau pandangan orang ramai, meminta beliau meneruskan lagi sebagai perdana menteri jadi ini satu macam legitimasi baru," katanya. Sebelum mundur dari jabatan, kata Ahmad, partai Mahathir, Bersatu, dikabarkan akan membentuk koalisi baru. Koalisi yang disebut-sebut bernama Pakatan Nasional ini bakal didukung kubu oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Langkah ini diperkirakan akan membuat koalisi berkuasa Pakatan Harapan bubar dan membatalkan kesepakatan transisi kekuasaan dari Mahathir kepada presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan telah sepakat terkait peralihan jabatan perdana menteri dari Mahathir kepada Anwar pada Mei 2020 mendatang. Namun peralihan ini menjadi tarik ulur politik yang berlangsung hingga saat ini. Tetapi dalam satu kesempatan, Anwar Ibrahim mengatakan Mahathir tidak terlibat dalam rencana membuat koalisi baru. Anwar mengatakan nama Mahathir telah dicatut terkait dengan wacana koalisi baru. Menurut Anwar, itu bukan Mahathir karena namanya telah digunakan. Mereka yang berada di dalam partai koalisi pimpinan Anwar dan di luar telah menggunakan nama Mahathir. "Dia mengulangi perkatannya kepada saya sebelumnya, dia tidak mengambil peran di dalamnya," kata Anwar usai menemui Mahathir, kepada media di Malaysia pada pertengahan Februari lalu. Saat pemilu 2018 berlangsung, PKR bersama koalisi partainya cukup mendapatkan pundi besar. Semestinya saat itu istri Anwar bisa mendapatkan kursi perdana menteri, kata Ahmad. Akan tetapi, saat itu sikap Anwar memberikan Mahathir kursi perdana menteri karena "menghormati sebagai bekas perdana menteri dan orang tua yang dihormati". Dalam satu perjanjian, Mahathir menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Anwar setelah dua tahun menjabat. "Tapi dengan perkembangan akhir-akhir ini nampaknya sudah berubah. Jadi itu yang membuat orang boleh memikirkan dia adalah satu usul memperdayakan janji awal dahulu," tambah Ahmad. Spekulasi Barisan Nasional Dibalik Gejolak Politik di Malaysia Pengunduran diri Mahathir dinilai lebih disebabkan kekecewaannya terhadap partainya sendiri, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) karena ada tanda-tanda akan merapat ke kelompok oposisi. "Koalisi dari partai baru ini, yang merupakan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), partai UMNO dan beberapa partai yang lain, yang merupakan dahulunya gabungan Barisan Nasional telah merancang dari awal lagi," kata pengamat politik Arifin Hassan Arifin kepada BBC News Indonesia, Senin (24/2). Menurut Arifin, sebagian kader dari partai-partai ini masih bermasalah dengan kasus korupsi, sehingga ada keinginan untuk menjatuhkan pemerintahan baru di bawah Mahathir. "Jadi mereka ini membuat strategi multidimensi untuk menjatuhkan kerajaan (pemerintahan) yang baru ini," lanjutnya. Ahmad Nidzamuddin menilai pengunduran diri Mahathir tidak serta merta membawa Anwar ke singgasana perdana menteri. Ia mengatakan jumlah kursi partai yang menyokong Anwar masih belum cukup untuk mendorongnya menjadi perdana menteri. "Saat ini dia sudah mendapat partai beliau dengan partai gabungan ada kurang lebih 90 atau kurang 100 (kursi) untuk mendapati amanah (wewenang)," katanya. Ambisi Anwar untuk duduk di kursi perdana menteri saat ini sangat tergantung dari lobi-lobi politik. Peluang untuk melakukan pemilu ulang masih terbuka sebagaiu jalan terakhir apabila parlemen tidak mendapatkan perdana menteri yang baru alias gagal membentuk pemerintah baru. Dalam beberapa hari ke depan dibutuhkan kepastian dari partai politik untuk menentukan sikap. Dengan pernyataan sikap atau dukungan terhadap calon-calon tertentu ini, maka konstelasi politik Malaysia bisa mereda. "Bahwa dukungan diberikan kepada siapa maka dia akan tetap tergantung seperti ini dan memungkinkan pemilu yang baru apabila dia tidak bisa membentuk satu kerajaan yang mantap," kata Ahmad. Apa yang terjadi dengan Pakatan Harapan selama dua tahun ini? Sejak kelompok oposisi di dalam Pakatan Harapan menjadi koalisi berkuasa pada 2018, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Malaysia membaik dengan skor 0 - 100. Pada 2017 IPK sebesar 47 meningkat menjadi 53 pada 2019. Dalam dua tahun terakhir, Pakatan Harapan telah membawa perubahan yang baik. Hal ini terjadi lantaran adanya 'pembersihan' anggota-anggota pemerintahan yang melakukan korupsi. Namun di sisi lain, masalah politik masih terus memanas seiring dengan perjanjian peralihan jabatan perdana menteri dari Mahathir ke Anwar Ibrahim. Maksudnya masih ada bersaing dalam meluruskan perjanjian itu? Koalisi Politik Baru Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang menjadi pendukung utama koalisi Pakatan Harapan juga mengalami guncangan. Anwar sebagai Ketua PKR berseteru dengan mantan wakilnya, Mohamad Azmin Ali. Hal itu membuat kubu di PKR terpecah dua. Azmin lantas dilaporkan mulai merapat ke partai oposisi dan hendak membentuk koalisi politik baru. Akibatnya, PKR memutuskan mendepak Azmin dan sejawatnya, Zuraida Kamaruddin. Banyak spekulasi bermunculan terkait manuver politik Mahathir. Ada yang menyatakan hal ini sebagai langkah Mahathir untuk terus berkuasa dan menjegal langkah Anwar untuk menuju tampuk kepemimpinan. Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang menaungi Mahathir juga menyatakan mundur dari koalisi Pakatan Harapan. Hal ini bisa membuat jalan Anwar untuk meraih kekuasaan semakin terjal. Langkah PPBM, yang mempunyai 26 kursi, membuat pemerintahan saat ini kekurangan dukungan dari parlemen. Sebab menurut konstitusi, pemerintah harus didukung oleh 112 anggota parlemen untuk bisa berjalan. Koalisi Pakatan Harapan dan Partai Warisan meraih mayoritas parlemen pada 2018 dengan 121 kursi. Mereka juga merekrut sejumlah politikus oposisi, terutama dari UMNO, sehingga mencapai 139 kursi. Dengan keputusan PPBM keluar dari persekutuan, maka koalisi Pakatan Harapan kini hanya ditopang 104 kursi dari PKR, Partai Aksi Demokratis (DAP), dan Partai Amanah. Meski begitu, Ketua DAP, Lim Guan Eng, mengatakan sampai saat ini mereka masih menjadi kelompok mayoritas di parlemen. Dengan mundurnya Mahathir dari jabatan PM Malaysia, maka berkuranglah anggota Koalisi Pakatan Harapan meninggalkan Anwar Ibrahim, sehingga berkurang menjadi 90-an Kursi Parlemen. Mahathir membentuk Koalisi baru Pakatan Nasional dengan partai oposisi (pendukung Najib). Pakatan Nasional sebagai Koalisi baru mengumpulkan lebih 130 Kursi Parlemen. Sehingga bisa Mahathir membentuk Pemerintahan baru, dengan Mahathir kembali jadi Perdana Menteri. Jadi, permohonan pengunduran diri Mahathir diduga dipicu oleh gerakan untuk membentuk koalisi politik baru. Sementara Anwar Ibrahim dengan 90 kursi tidak bisa membentuk Pemerintahan, karena batasannya 122 Kursi. Nampaknya, Mahathir mamang politikus old crack (jago tua) yang licin dan lihai dalam bermain politik. (Red)