Kebijkan Ekspor Dikritik Susi Pudjiastuti, Jokowi Menjawab

Kutai Kertanegara, Obsessionnews.com –Rencana kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster menuai krtitik tajam dari masyarakat. Termasuk kritik dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menanggapi berbagai kritikan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, apa pun rencana KKP untuk membuka lagi kran ekspor benih lobster, tetap harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. "Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," ujar Presiden Jokowi saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengingatkan, ekspor bibit lobster harus memperhatikan faktor keseimbangan. Artinya, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak. Jika kebijkan ekspor tidak memperhatikan aspek lainya, Jokowi juga tak setuju. "Jangan juga awur-awuran, semua di tangkapin, di ekspor, juga enggak benar," kata Jokowi. Namun Jokowi juga menilai, pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih lobster. Sebab, banyak nelayan tergantung dengan ekspor benih lobster ini. "Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia. Oleh karena itu, menurut Jokowi, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji aturan terkait ekspor benih lobster ini. Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut. Sehingga kata dia, kebijakan itu tidak merugikan masyarakat luas. "Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara aur-aturan, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya. Sebagai penggagas aturan yang melarang ekspor baby lobster, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti menolak jika akhirnya kebijakan ekspor dibuka kembali. Saat masih menjabat Menteri KKP, kala itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi. Tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam membuat benih lobster dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran. Padahal, kata Susi, jika benih lobster atau benur dibiarkan hidup di laut bebas, bisa bernilai sangat tinggi saat lobster dewasa ditangkap nelayan di masa mendatang. Sementara itu, Edhy mengatakan salah satu alasan membuka keran ekspor benih lobster ialah karena infrastruktur untuk membesarkan lobster belum ada di Indonesia. Edhy mengaku sebetulnya dirinya ingin lobster dibudidayakan. Menurutnya ekspor benih lobster dibuka kembali dengan catatan karena tidak bisa dibesarkan di dalam negeri. "Kalau nanya saya, saya maunya dibudidayakan di Indonesia. Tapi infrastrukturnya sesiap apa. Kalau diekspor itu dengan catatan kita tidak bisa besarkan sendiri," ucap Edhy dalam acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). Edhy mengatakan rencananya pemerintah pun akan melakukan pembangunan infrastruktur pembesaran lobster. Sambil menunggu infrastruktur dibangun, menurutnya lebih baik benih lobster bisa diekspor. Nantinya pun dibatasi waktunya hingga infrastruktur pembesaran lobster mulai terbangun di Indonesia. "Untuk membesarkan sendiri kan harus dibangun infrastrukturnya. Sambil menunggu ini (infrastruktur terbangun), kita kasih kuota (ekspor). Sampai waktu tertentu dia boleh ekspor," ucap Edhy. Edhy kemudian menyamakan lobster dengan komoditas tambang nikel. Menurutnya, prinsip kebijakan membuka ekspor benih lobster sama halnya dengan pembukaan keran ekspor bijih nikel. Meski akan ditutup di tahun 2020, keran ekspor bijih nikel menurut Edhy dibuka untuk menunggu perusahaan-perusahaan membuka membuat pabrik pengolahan komoditas. "Kan banyak komoditas lain yang dilakukan seperti itu, kayak nikel. Kan dilakukan seperti itu, awalnya boleh diekspor tapi pengusaha harus bikin refinery. Ini (kebijakan ekspor benih lobster) juga sama seperti itu, tapi masih dalam taraf kajian," ucap Edhy. "Kami harapkan keputusan yang diambil adalah yang terbaik," tegasnya. (Albar)





























