DPD Desak Pemprov DKI Segera Putuskan Nasib Diskotek Colosseum
Jakarta, Obsessionnews.com - Setelah mencabut atau membatalkan pemberian award Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum, anggota DPD RI atau senator DKI Jakarta Fahira Idrismendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi izin diskotek tersebut. Evaluasi ini adalah langkah yang harus ditempuh untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Baca juga:Soal Format Pilkada, Fahira Idris Tawarkan Uji Publik Calon Kepala DaerahFahira Idris: Jangan Sampai Rakyat Takut Naik KapalFahira Idris: Rakyat Tak Simpati pada Spanduk ‘Jalan Tol Pak Jokowi’ [caption id="attachment_299517" align="alignleft" width="337"]
Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: dok. pribadi)[/caption] "Saya harap Pemprov DKI segera putuskan nasib diskotek ini. Jika nanti memang direkomendasikan oleh BNNP DKI Jakarta untuk ditutup, ya segera ditutup. Saya juga minta Pak Anies mengusut tuntas kenapa Diskotek Colosseum yang oleh BNPP mendapat catatan dan menjadi perhatian khusus justru malah mendapat award. Saya sebagai anggota DPD DKI Jakarta sangat kecewa atas pemberian award ini," kata Fahira melalui keterangan tertulisnya Selasa (17/12/2019). Menurutnya, pemberian award ini dianggap mengabaikan rekomendasi BNPP DKI Jakarta dan lalai menjalankan perintah gubernur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran narkotika, prostitusi dan perjudian. Pasal 54 Ayat 1 Pergub ini tegas menyatakan, bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam satu manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung. Halaman selanjutnya Fahira mengatakan, penutupan Alexis tahun lalu harusnya menjadi pengingat untuk semua jajaran Pemprov DKI bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak mau kompromi sedikit pun terhadap pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam. "Bagi saya pemberian award kepada Diskotek Colosseum bentuk pembangkangan terhadap komitmen Gubernur Anies menertibkan tempat hiburan malam yang bermasalah. Pak Anies juga perlu kembali menegaskan komitmennya agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi," pungkas Fahira. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta pada Senin (16/12/2019) mencabut penghargaan Adikarya Wisata yang ditujukan untuk Diskotek Colosseum. Tempat hiburan malam tersebut menjadi sebagai pemenang kategori diskotek dalam acara yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2019. Salah satu bahan fakta dan alasan pencabutan yaitu berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Dalam laporan yang disampaikan BNNP Diskotek Colosseum disebut menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khsusus karena kasus narkotika. (arh)
Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: dok. pribadi)[/caption] "Saya harap Pemprov DKI segera putuskan nasib diskotek ini. Jika nanti memang direkomendasikan oleh BNNP DKI Jakarta untuk ditutup, ya segera ditutup. Saya juga minta Pak Anies mengusut tuntas kenapa Diskotek Colosseum yang oleh BNPP mendapat catatan dan menjadi perhatian khusus justru malah mendapat award. Saya sebagai anggota DPD DKI Jakarta sangat kecewa atas pemberian award ini," kata Fahira melalui keterangan tertulisnya Selasa (17/12/2019). Menurutnya, pemberian award ini dianggap mengabaikan rekomendasi BNPP DKI Jakarta dan lalai menjalankan perintah gubernur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran narkotika, prostitusi dan perjudian. Pasal 54 Ayat 1 Pergub ini tegas menyatakan, bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam satu manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung. Halaman selanjutnya Fahira mengatakan, penutupan Alexis tahun lalu harusnya menjadi pengingat untuk semua jajaran Pemprov DKI bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak mau kompromi sedikit pun terhadap pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam. "Bagi saya pemberian award kepada Diskotek Colosseum bentuk pembangkangan terhadap komitmen Gubernur Anies menertibkan tempat hiburan malam yang bermasalah. Pak Anies juga perlu kembali menegaskan komitmennya agar ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi," pungkas Fahira. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta pada Senin (16/12/2019) mencabut penghargaan Adikarya Wisata yang ditujukan untuk Diskotek Colosseum. Tempat hiburan malam tersebut menjadi sebagai pemenang kategori diskotek dalam acara yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2019. Salah satu bahan fakta dan alasan pencabutan yaitu berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Dalam laporan yang disampaikan BNNP Diskotek Colosseum disebut menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khsusus karena kasus narkotika. (arh)
Share:
