Jakarta, Obsessionnews.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI atau Indonesian Coast Guard (IDNCG) menyebut penyelundupan manusia yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut semakin besar. Dalam rangka mengawasi mobilitas manusia yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut tersebut Bakamladan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperkuat sinergi dengan melakukan penandatanganan  Perjanjian Kerja Sama (PKS).   Baca juga:Direktur Operasi Laut Bakamla RI Berikan Kuliah Umum di Lemdiklat PolriBakamla RI/IDNCG Latihan Teknik Bertahan HidupOpen Ship KN Tanjung Datu,  Pelayanan Bakamla RI di Pulau Terdepan   PKS kedua instansi ini ditandatangani oleh Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla Laksda Bakamla S Irawan dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie di Kantor Ditjen Imigrasi, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="295064,295067"] Irawan dalam sambutannya mengatakan, perkembangan kondisi lingkungan strategis keamanan maritim dalam lingkup nasional, regional, maupun global bergerak sangat cepat dan dinamis, khususnya arus investasi dan perdagangan antar negara melalui laut. Dengan demikian ancaman dan tantangan dalam hal keamanan dan keselamatan di laut yang datangnya dari dalam maupun dari luar berpotensi semakin tinggi. "Jumlah penduduk yang banyak menjadi target perkembangan pasar internasional yang berpotensi terjadinya kejahatan lintas negara dan menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus," tegas Irawan. Siaran pers yang diterima obsessionnews.com, Kamis (31/10), menyebutkan dalam kesempatan itu Irawan mengemukakan, isu-isu kemaritiman telah berkembang sangat krusial. Karena tidak saja terkait dengan aspek kepentingan jalur pelayaran atau aspek ekonomi dengan potensi yang terkandung di laut, tetapi juga telah meluas dengan kepentingan lain seperti kepentingan kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara. "Maka dari itu memerlukan manajemen pengelolaan yang sinergis, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral," tandasnya. Sebagai optimalisasi tugas pokok Bakamla RI/IDNCG, kata Irawan, dalam hal menjaga keamanan dan keselamatan di laut, maka dukungan dan kerja sama serta sinergitas dengan instansi dan institusi lain sangat diperlukan. "Oleh karena itu perjanjian kerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham ini merupakan langkah yang sangat tepat guna menyelaraskan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat dari kedua belah pihak, antara lain Deputi Inhuker Bakamla Laksda Bakamla Dade Ruskandar, Direktur Hukum Bakamla Laksma Bakamla Eddy Rate , Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla Laksma Bakamla Parimin Warsito, Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Bakamla Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, Sekditjen Imigrasi Maryoto Sumadi, Direktur Kerja Sama Keimigrasian Rochadi Iman Santoso, Direktur Lalin Keimigrasian Cucu Koswala, dan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Imigrasi Alif Suaidi. (arh)