Jakarta, Obsessionnews.com - Indonesia kembali menjadi sorotan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, terkait kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan peningkatan titik api di Sumatera dan Kalimantan tahun ini. Hampir setiap tahun, kabut asap karhutla di Kalimantan dan Sumatera diduga ikut berperan menyelimuti sebagian wilayah Singapura serta Malaysia, sehingga dapat menutup aktifitas belajar mengajar di Malaysia. Seperti meliburkan lembaga pendidikan di Malaysia misalnya. Apakah benar karhutla di Kalimantan dan Sumatera yang menyelimuti sebagian wilayah Malaysia dan Singapura? Untuk mengetahui lebih dalam lagi, ada beberapa fakta yang mesti diketahui. Baru-baru ini, Pemerintah Malaysia kembali menutup atau meliburkan 145 sekolah di Selangor karena kabut asap akibat karhutla di kawasan kian parah. Departemen Pendidikan Selangor menyatakan, dari keseluruhan sekolah tersebut, 23 di antaranya berada di Sepang, 36 di Hulu Langat, 21 di Kuala Langat, 27 di Klang, dan 38 di Petaling Perdana. "Dengan penutupan ini, 187.928 siswa terkena dampak dan kami akan terus menginformasikan perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu," demikian pernyataan Departemen Pendidikan Selangor seperti dikutip kantor berita Bernama. Untuk itu, pihak Malaysia menyarankan warganya agar selalu mematuhi standarisasi menggunakan alat kesehatan akibat karhutla. Seperti sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah Malaysia, yakni sekolah-sekolah di Malaysia diperingatkan untuk mematuhi prosedur standar operasi dan kesehatan siswa juga guru harus selalu diprioritaskan. Sebab siswa dan guru merupakan asset yang sangat berharga. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia melaporkan bahwa Indeks Polusi Udara (API) di sejumlah daerah di Selangor mencapai tingkat tidak sehat dan sangat tidak sehat. Halaman selanjutnya Berdasarkan indikator API, tingkat polusi 0-50 mengindikasikan kualitas udara bagus, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 300 ke atas berarti berbahaya. Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup di Malaysia per Senin (16/9) pukul 23.00, API di Johan Setia menembus 222, Klang mencapai 175, Banting menyentuh 167, dan Shah Alam di angka 185. Malaysia menuding asap dari Indonesia menyebabkan kualitas udara di Negeri Jiran buruk, sehingga sekelompok warga Malaysia mendesak pemerintah setempat menggugat Indonesia sebesar RM1 karena kerugian akibat kabut asap yang disebabkan karhutla. Mereka menyatakan langkah itu diambil supaya ada pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian itu. Seperti dilansir MalayMail, Senin (16/9), tercatat ada nama 21 orang yang tertera dalam surat tuntutan itu. Namun, yang meneken adalah Guru Besar Universitas Malaya Dr. Khor Swee Kheng, mantan Kepala Departemen Pediatri Rumah Sakit Ipoh dr. Amar Singh-HSS, dan Analis Penang Institute Darshan Joshi. Menurut mereka, jika kebakaran hutan dan lahan terus terulang maka hal ini menjadi ancaman abadi bagi negara-negara di Asia Tenggara. Sementara itu, Badan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) menyatakan bahwa kabut asap yang mencemari wilayah udara Malaysia dan sejumlah negara tetangga lainnya berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Namun, Kepala Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, kabut asap imbas karhutla di beberapa wilayah di Indonesia tidak sampai melintas ke negara tetangga. “Kami memantau hotspot menggunakan satelit Himawari yang dianalisis lebih lanjut dengan sitem geo hotspot di BMKG. Kami sudah memantau sejak Juli hingga kini. Titik-titik api menunjukkan ada di Indonesia dan ASEAN. Di Serawak, juga sudah muncul, di Filipina dan semenanjung Malaysia. Di Riau, ada tapi belum rapat,” katanya pada jumpa pers di Manggala Wanabhakti, Jakarta. Pada 5 September 2019, saat pemberitaan marak menyebut, kabut asap sudah terjadi di Malaysia dan Singapura, di Sumatera, bagian timur atau di Riau malah bersih titik api. Pada saat itu hujan dengan curah 23 mm sepanjang hari. “Ini kami berbicara berdasarkan data. Kita lihat berdasarkan citra satelit himawari. Kemudian kita bandingkan juga dengan citra satelit lain seperti Sentinel milik Eropa,” bebernya. “Kita overlay data satelit Sentinel dengan Himawari lalu kita masukkan data arah dan kecepatan angin. Terlihat memang di selat Malaka ada angin yang dominan arah dari tenggara ke barat laut. Ini juga jadi jawaban, kalau ada hotspot, kenapa tak bisa nyebrang dari Sumatera ke semenanjung Malaysia? Karena terhalang oleh angin yang kencang dan dominan ini,” katanya. Dia bilang, meskipun ada sebaran hotspot di Sumatera Selatan dan menyebar ke arah barat laut karena mengikuti arah angin, pergerakan tidak sampai ke negara tetangga. Terkait kandungan karbon monoksida (CO) di udara, kata Dwikorita, hal itu akumulasi dari pembakaran. Kandungan CO di udara yang tinggi terdapat di daerah Kalimantan Selatan. “Pada 8 September, di semenanjung Malaysia ini titik api makin rapat, bahkan sampai merah-merah. Itu artinya titik panas terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena satelit memantau ada 142 kali memotret. Kalau merah itu, artinya terpotret lebih dari 10 kali,” katanya. “Untuk di Sumsel dan Bengkulu, itu jelas, kita tidak membantah. Yang di perbatasan Riau, relatif bersih. Cuma di Semenanjung Malaysia, makin merah dan banyak. Demikian juga di Kalimantan, baik Kalbar dan Serawak, itu padat,” ucapnya. Halaman selanjutnya Namun hal yang berbeda pendapat tentang karhutla antara Malaysia dengan Indonesia. Jakarta menganggap kabut yang masuk wilayah Kuala Lumpur berasal dari kebakaran di Semenanjung Malaya dan Serawak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menyebutkan, ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan, beberapa di antaranya asal Malaysia dan Singapura. Meski begitu, Menteri Energi, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bee Yin menyatakan, negaranya menyerahkan proses hukum perusahaan-perusahaan tersebut kepada Indonesia. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki empat perusahaan itu. Kami yakin pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan yang diperlukan terkait penyelidikan dan membuktikannya," ucap Yeo sebagaimana dilansir Asia One. (Poy)