Jakarta, Obsessionnews.com - Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) kembali mengadakan diskusi mingguan. Jika biasanya isu yang diangkat mengenai politik, kali ini temanya beralih kepada isu lingkungan, yakni mengacu pada statmen Menteri Koordinatur Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan keluar dari Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Eko Cahyono dariPeneliti Sajogyo Institute, Fakultas Ekologi Manusia, IPB juga tak setuju dengan Perjanjian Paris. Menurutnya, tidak perlu Indonesia dipaksa menurunkan karbon. Sebab yang wajib itu adalah annex 1, bukan annex 3. Perjanjian itu juga dinilai sebagai cara bagi negara-negara luar untuk melindungi perusahaan-perusahaan mereka agar tidak diganggu. "Mereka itu ingin kita dikasih duit untuk menjaga hutan-hutan kita, yang penting perusahaan-perusahaan mereka yang sudah bersentuhan dengan alam Indonesia, baik itu tambang maupun perkembunan itu tidak diganggu. Jadi itu kaya semacam kompensasi, atas nama alam demi menjaga berubahan iklim," ujar Eko di Jakart, Selasa (16/4/2019). Padahal menurut aktivis lingkungan itu, persoalan lingkungan tidak hanya selesai dengan kompensasi lahan atau penjagaan hutan. Sebab apapun itu, pengelolaan tambang dan perkebunan sedikit banyaknya telah berdampak negatif terhadap perubahan lingkungan. "Karena di setiap alam atau lingkungan itu ada masyarakat, adat istiadat, peradaban budaya, dan flora fauna yang harus dilindungi dan dijaga," jelasnya. Sering kali kata dia, pemilik modal maupun pemerintah tidak memperhatikan persoalan itu, termasuk persoalan geologi yang bisa mengakibatkan dampak bencana alam. Misalnya saja di kawasan pinggir pantai yang sebenarnya banyak dilarang didirikan bangunan karena rawan bencana, seperti di Tanjung Lesung. "Sudah dilarang tapi tetap dibangun hunian, akibatnya kalau ada bencana korban yang dihasilkan lebih banyak," jelasnya. Eko menjelaskan, bahwa ada yang salah dari cara pemerintah atau pemilik modal dalam melihat alam Indonesia. Image mereka ketika melihat alam yang pertama adalah ekonomi. Bukan keselarasan maupun keseimbangan. "Jadi di kepala mereka ketika melihat alam itu adalah kepentingan ekonomi, bagaimana alam bisa dijadikam lahan uang bukan keseimbangan. Maka yang ada adalah eksploitasi," jelasnya. Adapun Nasrullah, politisi ini melihat tidak semua pengelolaan alam Indonesia itu salah prosedur. Sebab, alam memang disediakan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Menurutnya, membahas persoalan lingkungan juga tak sesederhana yang dibayangkan. Meski disisi lain memang ada dampak kerusakan yang ditimbulkan. "Tapi kan perlu di perhatikan juga bahwa pemanfaatan alam dari perkebunan atau tambang juga sudah mampu menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Jika itu dihilangan nasib mereka Bagimana? Jadi memang tak sesederhana itu," jelasnya. Sementara, Arie Rompas, dari Team Leader Forest Campaigner, Greenpeace melihat persoalan ini lebih luas. Persoalan lingkungan di Indonesia hampir tidak pernah menemui kata selesai karena di dalamnya memang banyak kepentingan politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang menyertainya. (Albar)